Kompas.com - 22/02/2017, 06:11 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan meyakini, terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia.

"Kalau ini dilaksanakan saya yakin ini bisa (menaikkan CPI)," kara Agustinus di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Agustinus menyebutkan, pemberantasan korupsi akan memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi. Bila suatu negara bersih dari korupsi, kata dia, iklim bisnis menjadi sehat dan mendatangkan investor.

"Bayangkan kalau dunia bisnis kita dipenuhi korupsi perusahaan yang dibuat secara khusus untuk kalah dalam tender misalnya. Apa yang terjadi? Proyek pemerintah enggak tahan lama dan lainnya," ujar Agustinus.

Pada tahun 2016, CPI Indonesia hanya naik satu dibandingkan tahun sebelumnya, dari 36 menjadi 37. Dengan skor itu, Indonesia berada dalam urutan ke-90 secara global. Peningkatan CPI Indonesia sebanyak satu poin ternyata mengalami penurunan di level global.

Pada tahun 2015, di level global CPI Indonesia berada di urutan 88, sedangkan pada 2016 turun dua poin menjadi peringkat 90. Denmark dan Selandia baru dengan 90 poin memiliki skor tertinggi. Disusul oleh Finlandia (89 poin), Swedia (88 poin) dan Swiss (86 poin).

Kenaikan skor CPI Indonesia belum mampu menyaingi negara tetangga seperti Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin). Indonesia hanya berada di atas Thailand (35 poin), Filipina (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin), dan Kamboja (21 poin).

Kompas TV Mantan Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.