Berpotensi Jadi Pekerja Ilegal, 179 WNA Dicegah Masuk ke Indonesia

Kompas.com - 18/02/2017, 11:07 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berhasil mencegah 179 warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia pada 1 Januari hingga 17 Februari 2017.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, semua WNA yang ditolak masuk ke Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen lengkap dan dinilai berpotensi jadi pekerja ilegal di dalam negeri.

"Upaya pencegahan terjadinya korban perdagangan dan penyelundupan orang serta tenaga kerja asing (TKA) ilegal gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sejak awal tahun ini," ujar Agung, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/2/2017).

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi diketahui bahwa DKI Jakarta dan Batam dipilih mayoritas WNA yang tak memiliki dokumen lengkap dari berbagai negara untuk masuk ke Indonesia.

Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada 92 WNA yang digagalkan masuk ke Indonesia. Sementara itu, sebanyak 34 WNA berusaha masuk melalui Kota Batam.

Selain Jakarta dan Batam, daerah lain yang kerap dijadikan pintu masuk WNA tanpa dokumen lengkap untuk masuk ke Indoneaia adalah Medan (25 orang), Bali (21 orang), dan Bandung (6 orang).

Pencegahan dilakukan saat berada di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara internasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Diharapkan upaya ini mampu mengurangi permasalahan keimigrasian nasional dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia," tutur Agung.

(Baca: Awasi Pekerja Asing, Ini yang Akan Dilakukan Ditjen Imigrasi)

Selain mencegah masuknya WNA untuk menjadi pekerja ilegal, kantor imigrasi juga menolak pemberian paspor kepada 258 WNI yang akan bekerja di luar negeri, sedangkan sebanyak 133 TKI ditolak keberangkatannya oleh kantor imigrasi karena tidak memiliki dokumen perizinan yang sah.

Para WNI yang dicegah untuk berangkat, kata Agung, berpotensi menjadi korban penyelundupan manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan bencana kemanusiaan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Nasional
Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Nasional
UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

Nasional
Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.