Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Tak Murah, Fenomena Pekerja Asing Dicurigai karena Ada Misi

Kompas.com - 24/12/2016, 17:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Jumhur Hidayat, meminta pemerintah mewaspadai fenomena membanjirnya tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, ada logika ekonomi yang tidak umum yang digunakan para pengusaha dalam menerima para tenaga kerja asing itu.

Dalam prinsip ekonomi, ia menjelaskan, pengusaha tentu akan berupaya untuk menekan biaya produksi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam hal ini, upaya yang mereka lakukan yakni dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan harapan dapat digaji lebih murah.

"Misalnya begini, (tenaga kerja) China datang ke Indonesia, gajinya bisa dua atau tiga kali lebih besar dari gaji orang lokal," kata Jumhur saat diskusi Polemik bertajuk "Di Balik Serbuan Warga Asing" di Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Belum lagi, kata dia, perusahaan juga harus membayar biaya transportasi serta akomodasi para tenaga kerja asing itu selama berada di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, biaya yang dikeluarkan perusahaan terlalu besar, sehingga menekan angka pendapatan yang mereka terima.

"(Atau) mungkin dia punya misi negara, dan karena misi negara dia boleh buang uang. Jadi menurut saya ini bukan hanya bisnis semata tapi ada beyond business," kata dia.

"Ini yang berbahaya dan ini yang banyak orang sebut dengan penetrasi dan sebagainya," ucap mantan kepala BNP2TKI itu.

Namun, anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, Indra J Piliang, meragukan kecurigaan Jumhur tersebut. Menurut Indra, tenaga kerja China yang datang hanya bermotif ekonomi.

"Kekhawatiran China jajah Indonesia, sepanjang saya belajar sejarah, China itu tidak punya tradisi invasi, tapi perdagangan iya," kata dia.

(Baca: "Sepanjang Saya Belajar Sejarah, China Tak Punya Tradisi Invasi")

Menurut Indra, TKA asal China telah terjadi sejak sejak dahulu, sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, lanjut dia, saat itu, jumlah TKA lebih banyak dibanding hari ini.

 

"Hampir semua daerah ada. Pariaman misalnya, mereka datang dengan bawa budayanya," ujar lulusan S1 Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia itu.

Kompas TV 5 WNA Tiongkok Ditahan Petugas Imigrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com