Urgensi Badan Perlindungan Konsumen

Kompas.com - 16/02/2017, 19:08 WIB
Ilustrasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Toto S/KOMPASIlustrasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional
EditorBayu Galih

BPKN diharapkan menjadi mediator dalam penyelesaian kerugian yang dialami siapa pun. BPKN awalnya memang fokus di bidang ekonomi. Perannya sangat strategis dalam mewujudkan kesetaraan produsen dan konsumen dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Juga sangat relevan dengan situasi saat ini, dalam mencari solusi makin maraknya hoaks sehingga pemerintah bisa fokus menjalankan tugas rutin lainnya. Pemberdayaan lembaga yang ada sesuai UU menjadi solusi terbaik daripada membentuk lembaga adhoc sebagai reaksi sesaat. Rencana Satuan Tugas Anti-Hoax belum tentu bisa menyelesaikan masalah secara berkelanjutan karena perlu disiapkan mekanisme hukumnya.

BPKN harus merekomendasikan dan mendorong komitmen kuat pemerintah (pusat maupun daerah) untuk menjadikan perlindungan konsumen serta kesetaraan produsen-konsumen jadi pilar utama pembangunan ekonomi; sinkronisasi antar-pemangku kepentingan; menjadikan BPKN pusat solusi atas pengaduan konsumen dan sekaligus pusat informasi dan acuan tentang perlindungan konsumen. Juga mendorong pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen sehingga memberi kepastian hukum dan usaha. Di beberapa negara, misalnya, pemerintahnya menyiapkan regulasi yang memberikan sanksi bagi penyelenggara komunikasi jika ada hoaks yang disebar melalui jasanya.

BPKN kuat dan berintegritas merupakan salah satu kunci sukses dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan pelaku usaha/produsen yang bertanggung jawab dan berdaya saing. Di era globalisasi, BPKN harus memiliki ”mata dan telinga” yang lebih luas dalam mengamati perilaku masyarakat, konsumen, dan pelaku usaha terkait semakin bebasnya peredaran barang dan/jasa serta hoaks. BPKN yang awalnya fokus bidang ekonomi perdagangan bisa saja diperluas ke perlindungan semua sektor kehidupan berbangsa.

Adhi S Lukman

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Pangan Kadin Indonesia
___
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Urgensi Badan Perlindungan Konsumen".

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X