Nilai Ada Manuver Politik, Fadli Zon Minta Kasus Antasari Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kasus Antasari Azhar kental dengan nuansa politik.

Respons tersebut terkait pernyataan Antasari yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahu banyak terkait kasusnya. Antasari bahkan menduga SBY berada di balik kriminalisasi terhadap dirinya.

Fadli Zon memandang bahwa Antasari memiliki motif politik saat membeberkan kejanggalan pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen versinya.

Di sisi lain, Fadli mengatakan, Presiden Joko Widodo memanfaatkan kasus Antasari untuk kepentingan politik.  

"Kasus ini kelihatan sekali memang kental sekali nuansa politisnya dan kelihatan Presiden memanfaatkan ini untuk kepentingan politik," kata Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017).

Oleh karena itu ia meminta agar kasus Antasari segera dibongkar sejelas-jelasnya untuk mengetahui kebenaran yang selama ini belum terungkap.

"Meski sudah cukup terlambat, tapi jelas manuver Antasari adalah manuver politik," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

(Baca: Enggan Berkomentar, Irjen Iriawan Anggap Kasus Antasari Sudah Selesai)

"Oleh karena itu menurut saya perlu diungkap apa yang sesungguhnya terjadi seperti apa," sambungnya.

Menurut Antasari, SBY harus terbuka mengenai siapa saja pihak yang diminta merekayasa kasusnya.

Ia lalu bercerita bahwa sekitar Maret 2009 ia pernah didatangi oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo atas utusan SBY.

Hary meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, besan SBY.

"Beliau diutus oleh Cikeas saat itu. Siapa Cikeas? SBY. Datang minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan," ujar Antasari di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Aulia saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Bank Indonesia.

Mendengar permintaan itu, Antasari menolaknya. Menurut dia, sudah prosedur di KPK untuk menahan seseorang yang sudah dijadikan tersangka.