Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Terpancing Isu E-KTP Palsu

Kompas.com - 13/02/2017, 13:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah menilai, motif di balik beredarnya isu e-KTP palsu adalah untuk mengacaukan pilkada DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Bisa jadi ingin mengacaukan Pilkada di DKI karena semua alamatnya di DKI. Di 36 KTP (palsu) itu di DKI, tidak ada daerah lain," kata Zudan.

Zudan memastikan, e-KTP palsu tidak akan bisa digunakan untuk mengecoh para pengawas saat pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017 nanti.

Sebab, data warga yang digunakan untuk memilih dalam Pilkada adalah data yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, pengawasan saat pelaksanaan pemilihan suara juga ketat.

"Ada petugas pengawas TPS, saksi dan masyarakat di sekitar TPS yang saling kenal antar warga," kata Zudan.

Oleh karena itu, menurut Zudan, kecil kemungkinan ada pelaku yang sengaja menggunakan e-KTP palsu hanya untuk memilih satu pasangan calon guna mendongkrak suara. 

Alasannya, tindakan ini akan diketahui oleh pengawas atau warga setempat.

Jika dilaporkan kepada aparat berwajib, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

"Jadi risiko politik dan hukumnya kalau dia membawa ktp palsu dan mengaku penduduk setempat itu risiko hukumnya terlalu besar. Karena ada pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen," kata dia.

Zudan meminta semua pihak untuk tidak terpancing isu beredarnya e-KTP palsu yang dapat merusak pelaksanaan pilkada.

"Kepada kita semua untuk bersama-sama menyejukkan suasana. Kalau ada kiriman atau berita  langsung dikonfirmasi ke sumber-sumber utama. Sumber utama data kependudkan adalah Ditjendukcapil atau Dinas Dukcapil untuk kabupaten/kota," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 36 cetakan e-KTP yang dikirim ke Indonesia dari Kamboja pada Jumat (3/2/2017).

E-KTP palsu itu dikirim melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan menggunakan jasa perusahaan titipan Fedex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com