Cara Komnas Perempuan agar Masyarakat Tak Lupakan Tragedi Mei 1998

Kompas.com - 08/02/2017, 23:14 WIB
Keluarga korban tragedi Mei 98 memotret Prasasti Mei 98 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). Prasasti tersebut dibangun oleh pemerintah di depan 113 makam korban tragedi untuk merawat ingatan publik dan memulihkan trauma korban serta mencegah sejarah kelam Tragedi Mei 1998 tak terulang. TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWANKeluarga korban tragedi Mei 98 memotret Prasasti Mei 98 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). Prasasti tersebut dibangun oleh pemerintah di depan 113 makam korban tragedi untuk merawat ingatan publik dan memulihkan trauma korban serta mencegah sejarah kelam Tragedi Mei 1998 tak terulang.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 18 tahun berlalu, Tragedi Mei 1998 masih menjadi misteri. Salah satunya, terkait kasus pemerkosaan massal terhadap puluhan perempuan.

Hingga kini, belum ada pihak yang bertanggung jawab atas peritiwa itu.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu mengatakan, untuk merawat ingatan publik terhadap kekerasan tersebut, Komnas Perempuan bersama sejumlah pihak melakukan memorialisasi peringatan Mei 1998.

Di Jakarta, memorialisasi dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon.

"Memorialisasi jadi gerakan sosial dan kultural. Karena kejahatan terhadap kemanusiaan itu enggak ada kadaluarsanya," kata Azriana di gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (8/9/2017).

Azriana menilai, memorialisasi menjadi salah satu upaya mencegah impunitas atau kekebalan hukum para pelaku.

Masyarakat, kata dia, harus bergerak maju meski pemerintah jalan di tempat dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Azriana menyebutkan, masyarakat masih menanti sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus itu.

"Yang paling menyakitkan buat korban, mereka tahu tidak ada lagi yang memperhatikan. Tapi kalau mereka tahu tetap ada yang membicarakan meski hasilnya tidak selalu cepat terlihat itu masih menjadi energi pemulihan," ucap Azriana.

Azriana mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak mengakui adanya kekerasan terhadap 85 orang perempuan.

Jumlah tersebut didapat dari hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998. Rinciannya, yakni 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual dan sembilan orang korban pelecehan seksual.

"Pemerintah minta mana korbannya. Mereka tidak pernah mau mempelajari hasil temuan TGPF. Harusnya dipelajari pakai perspektif korban," ujar Azriana.

Kompas TV Keluarga Korban Mengenang Tragedi Mei 1998
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Maut di Lampu Merah Balikpapan

Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Maut di Lampu Merah Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

Nasional
Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Nasional
Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Nasional
7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Nasional
KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.