Cara Komnas Perempuan agar Masyarakat Tak Lupakan Tragedi Mei 1998

Kompas.com - 08/02/2017, 23:14 WIB
Keluarga korban tragedi Mei 98 memotret Prasasti Mei 98 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). Prasasti tersebut dibangun oleh pemerintah di depan 113 makam korban tragedi untuk merawat ingatan publik dan memulihkan trauma korban serta mencegah sejarah kelam Tragedi Mei 1998 tak terulang. TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWANKeluarga korban tragedi Mei 98 memotret Prasasti Mei 98 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). Prasasti tersebut dibangun oleh pemerintah di depan 113 makam korban tragedi untuk merawat ingatan publik dan memulihkan trauma korban serta mencegah sejarah kelam Tragedi Mei 1998 tak terulang.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 18 tahun berlalu, Tragedi Mei 1998 masih menjadi misteri. Salah satunya, terkait kasus pemerkosaan massal terhadap puluhan perempuan.

Hingga kini, belum ada pihak yang bertanggung jawab atas peritiwa itu.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu mengatakan, untuk merawat ingatan publik terhadap kekerasan tersebut, Komnas Perempuan bersama sejumlah pihak melakukan memorialisasi peringatan Mei 1998.

Di Jakarta, memorialisasi dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon.

"Memorialisasi jadi gerakan sosial dan kultural. Karena kejahatan terhadap kemanusiaan itu enggak ada kadaluarsanya," kata Azriana di gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (8/9/2017).

Azriana menilai, memorialisasi menjadi salah satu upaya mencegah impunitas atau kekebalan hukum para pelaku.

Masyarakat, kata dia, harus bergerak maju meski pemerintah jalan di tempat dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Azriana menyebutkan, masyarakat masih menanti sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus itu.

"Yang paling menyakitkan buat korban, mereka tahu tidak ada lagi yang memperhatikan. Tapi kalau mereka tahu tetap ada yang membicarakan meski hasilnya tidak selalu cepat terlihat itu masih menjadi energi pemulihan," ucap Azriana.

Azriana mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak mengakui adanya kekerasan terhadap 85 orang perempuan.

Jumlah tersebut didapat dari hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998. Rinciannya, yakni 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual dan sembilan orang korban pelecehan seksual.

"Pemerintah minta mana korbannya. Mereka tidak pernah mau mempelajari hasil temuan TGPF. Harusnya dipelajari pakai perspektif korban," ujar Azriana.

Kompas TV Keluarga Korban Mengenang Tragedi Mei 1998
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Nasional
Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Nasional
Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Nasional
Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Nasional
Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Nasional
Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Nasional
Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Nasional
12 dari 56 Eks Pegawai KPK Tidak Bersedia Jadi ASN Polri, Ini Daftarnya

12 dari 56 Eks Pegawai KPK Tidak Bersedia Jadi ASN Polri, Ini Daftarnya

Nasional
Mengenal 5 Kapal Cepat Rudal 60 Meter Andalan TNI AL Buatan PAL...

Mengenal 5 Kapal Cepat Rudal 60 Meter Andalan TNI AL Buatan PAL...

Nasional
DPR Tetapkan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Nama-namanya

DPR Tetapkan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Nama-namanya

Nasional
KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.