Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Bantah Hubungan Indonesia-Australia Memburuk

Kompas.com - 08/02/2017, 15:14 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah kabar memburuknya hubungan bilateral Indonesia - Australia pascakasus dugaan pelecehan Pancasila.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menjawab pertanyaan seorang wartawan Australia pada pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

"Hubungan itu tidak goyah. Memang ada insiden kecil, ada pernyataan perorangan tidak bertanggungjawab dan pemutusan kerja sama bidang bahasa, tapi tidak merusak hubungan kedua negara secara umum," ujar Wiranto.

(baca: Ini Penjelasan Australia kepada Menhan soal Dugaan Hina Pancasila)

Wiranto menuturkan, saat ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dilandasi oleh kesamaan kepentingan.

Dia mencontohkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Australia George Brandis saat Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017) lalu, menjadi bukti adanya kerja sama kedua negara yang terus dijalin.

Dalam pertemuan tersebut, kata Wiranto, kedua negara menyepakati kerja sama dalam upaya pemberantasan terorisme.

"Hubungan kedua negara diwarnai dengan persahabatan yang kuat. Memang ada pasang surut, tapi tidak membuat jadi putus. Selalu ada kepentingan bersama. Presiden pada 26 Februari juga akan ke Australia," ucapnya.

(baca: Surati Panglima TNI, Militer Australia Minta Maaf)

Selain itu, Wiranto juga mengapresiasi pertemuan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan Kepala Staf Angkatan Darat Australia Angus Letnan Jenderal Angus Campbell yang diadakan hari ini.

Pertemuan tersebut diadakan terkait hasil investigasi pihak Australia atas dugaan pelecehan Pancasila.

Namun, Wiranto mengaku belum menerima laporan atas hasil investigasi tersebut.

Dia mengatakan, langkah pemerintah soal kelanjutan kerja sama di bidang bahasa menunggu laporan dan usul dari Panglima TNI.

"Saya apresiasi pertemuan Panglima TNI dengan pihak tentara Australia. Keingian investigasi sangat positif. Kita dengar investigasi dulu baru pemerintah bikin keputusan. Kita tunggu saja. Panglima bisa mengusulkan apa yang harus dilakukan setelah itu," tuturnya.

(baca: Gatot Nurmantyo: Militer Australia Akan Sampaikan Maaf ke TNI)

TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada Australian Defence Force (ADF) pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Panglima TNI sebelumnya sudah menerima surat permohonan maaf dari militer Australia.

Selain permohonan maaf, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka. Selain itu, disebutkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Udara Australia akan dikirim ke Indonesia untuk koordinasi lebih lanjut.

Kompas TV Panglima TNI: Australia Sebut Pancasila Jadi Pancagila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com