Gatot Nurmantyo: Militer Australia Akan Sampaikan Maaf ke TNI

Kompas.com - 28/01/2017, 17:01 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPanglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief of Army Australia akan menemui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 8 Februari 2017 yang akan datang.

Pihak Australia ingin menyampaikan permintaan maaf kepada TNI terkait kesalahpahaman yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, pihak Australia juga akan menyerahkan hasil investigasi internalnya mengenai masalah itu.

"Chief of Army Australia akan ke Indonesia untuk menemui saya dan Kasad serta menyampaikan dan menyerahkan hasil investigasi," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdasarkan siaran pers resmi Pusat Penerangan TNI, Sabtu (28/1/2017).

Baca juga: Februari, Australia Sampaikan Hasil Investigasi soal Pelesetan Pancasila

Kerja sama militer Indonesia-Australia sampai saat ini masih dihentikan sementara. Keputusan soal dilanjutkan atau tidaknya kerja sama militer kedua negara ini menunggu hasil investigasi internal militer Australia terlebih dahulu.

"Saya belum mengetahui apa hasil investigasi tersebut. Namun langkah-langkah apa yang akan dilakukan, itu menjadi kebijakan lebih lanjut," ujar Gatot.

Melecehkan Pancasila dan TNI

Penghentian kerja sama sementara itu berawal dari laporan instruktur Bahasa Indonesia dari Kopassus yang bertugas di Australia bernama Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim.

Dalam misinya sebagai pengajar di pangkalan militer di Perth, Australia, Maulana menemukan materi pelajaran yang melecehkan Pancasila dan TNI.

Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila, yakni mengubahnya menjadi Pancagila.

Tanggal 9 Desember 2016, TNI mengirimkan surat ke militer Australia. TNI memutuskan menghentikan kerja sama militar kedua negara untuk sementara waktu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X