Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Mendikbud soal Pembiayaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Kompas.com - 08/02/2017, 09:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pernyataannya tentang sekolah/madrasah membiayai sendiri proses akreditasi, tak perlu dijadikan kontroversi.

Menurut Muhadjir, proses akreditasi bukan sesuatu yang bersifat pengawasan atau penghakiman badan akreditasi terhadap sebuah sekolah/madrasah.

Oleh karena itu, tak menjadi persoalan jika sekolah membiayai sendiri proses akreditasinya.

"Enggak ada masalah. Akreditasi itu sebetulnya menilai diri sendiri. Asesor hanya mengonfirmasi, memvalidasi, apakah portfolio yang dibuat sekolah sesuai," ujar Muhadjir, di Kompleks Istana Presiden, Selasa (7/2/2017).

"Jadi, prinsipnya bukan untuk mengawasi apalagi sampai menghakimi. Tapi pendekatannya sebenarnya adalah pembinaan," lanjut dia.

Muhadjir mengatakan, pada kenyataannya, badan akreditasi, baik nasional atau provinsi, kekurangan dan keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia.

"Jadi, jika ingin mendapatkan posisi prioritas, ada baiknya menurut saya diperhatikan kalau memang ada yang mau membiayai sendiri," ujar Muhadjir.

"Walaupun dalam peraturan pemerintah itu pemerintah yang menyediakan pembiayaan, tapi karena pertimbangan terbatasnya anggaran, kemudian juga antreannya yang sangat panjang karena jumlah personelnya terbatas. Kalau ada yang biaya sendiri ya diprioritaskan," papar dia.

Muhadjir menegaskan bahwa pembiayaan sendiri itu sifatnya opsional atau tidak wajib.

Sekolah boleh memilih, menunggu giliran diakreditasi, atau membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan akreditasi.

"Enggak berat. Wong suka rela kok. Itu kalau enggak mau juga enggak dipaksa. Tapi ya silakan sabar menunggu giliran," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

Nasional
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Nasional
Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com