Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didi: SBY Diserang karena Lawan Politik Sulit Temukan Kesalahan Agus

Kompas.com - 08/02/2017, 06:46 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan bahwa fitnah dan serangan politik sejak lama telah banyak ditujukan kepada Partai Demokrat dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terlebih pascadicalonkannya putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Fitnah sudah lama sih ya, serangan itu sudah lama. Makin menjadi belakangan ini," ujar Didi usai mengikuti rangkaian acara dies natalis ke-15 Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Menurut Didi, "serangan" yang ditujukan kepada Partai Demokrat, khususnya kepada SBY, lantaran pihak lawan politik tidak menemukan celah buruk terhadap sosok AHY.

Oleh karena itu, berbagai manuver serangan ditujukan kepada orang terdekatnya, termasuk Partai Demokrat dan SBY.

"Gini ya, mencari kesalahan Agus (AHY) kan sulit. Jadi, mereka mencari hal yang enggak relevan," kata dia.

Didi berharap, aparat penegak hukum dapat menindak tegas orang yang melakukan serangan kepada Partai Demokrat dan SBY.

"Harapan kita orang yang memfitnah itu, pemerintah diindahkan. Ada cyber crime apa itu, ditindak mereka. Jangan hanya yang mengkritisi pemerintah (ditindak), tapi orang yang memfitnah pengkritisinya juga," kata dia.

Namun demikian, Didi mengaku pesimistis kalaupun "penyerangan" terhadap Partai Demokrat dan SBY itu ditangani aparat penegak hukum akan diusut hingga tuntas.

"Sejauh ini kurang tindakannya. Cyber crime police mulai tebang pilih," ujarnya.

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato politik di acara dies natalis ke-15 Partai Demokrat, SBY sempat mengungkapkan bahwa dirinya merupakan korban fitnah di media sosial.

"Sejak Oktober 2016, kita merasakan hempasan angin dan badai terhadap SBY dan Partai Demokrat. Tiba-tiba Demokrat difitnah menggerakan aksi damai 411. Saya pun difitnah mendanai aksi itu," kata SBY.

Menurut SBY, tuduhan itu selain merendahkan Demokrat, juga menghina masyarakat yang melakukan aksi 4 November 2016 secara spontan dan ikhlas.

"Yang lebih keterlaluan lagi, muncul pemberitaan di media sosial dan diviralkan ke mana-mana, menuduh saya berada di belakang rencana pengeboman Istana Merdeka," tutur SBY.

"Tanpa beban dan jiwa kesatria, penyebar hoax itu menggunakan sarana informasi publik yang semestinya diawasi dan bukan dibiarkan oleh Pemerintah," lanjut SBY.

Ia juga mengeluhkan tuduhan terhadap dirinya yang difitnah berada di balik gerakan makar. Ia merasa difitnah seolah hendak merusak negara.

Padahal, ia mengatakan, dirinya dan Partai Demokrat tidak pernah setuju dengan adanya upaya makar terhadap Pemerintahan Jokowi-JK.

"Terus terang saya merasa terhina dan direndahkan oleh para master mind dan para pembisik tersebut," kata SBY.

Kompas TV SBY Tegaskan Demokrat Bukan Partai Kiri dan Kanan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com