Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Merasa Jadi Korban Fitnah di Media Sosial

Kompas.com - 07/02/2017, 22:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa menjadi korban fitnah di media sosial. Hal itu disampaikan SBY dalam pidato politiknya di hadapan kader Partai Demokrat pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Dies Natalis Partai Demokrat ke-15 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

"Sejak Oktober 2016, kita merasakan hempasan angin dan badai terhadap SBY dan Partai Demokrat. Tiba-tiba Demokrat difitnah menggerakan aksi damai 411. Saya pun difitnah mendanai aksi itu," kata SBY.

Menurut SBY, tuduhan itu selain merendahkan Demokrat juga menghina masyarakat yang melakukan aksi 4 November 2016 secara spontan dan ikhlas.

 

"Yang lebih keterlaluan lagi, muncul pemberitaan di media sosial dan diviralkan ke mana-mana, menuduh saya berada di belakang rencana pengeboman Istana Merdeka," tutur SBY.

"Tanpa beban dan jiwa kesatria, penyebar hoax itu menggunakan sarana informasi publik yang semestinya diawasi dan bukan dibiarkan oleh Pemerintah," lanjut SBY.

Ia juga mengeluhkan tuduhan terhadap dirinya yang difitnah berada di balik gerakan makar. Ia merasa difitnah seolah hendak merusak negara.

Padahal, ia mengatakan dirinya dan Partai Demokrat tidak pernah setuju dengan adanya upaya makar terhadap Pemerintahan Jokowi-JK.

"Terus terang saya merasa terhina dan direndahkan oleh para master mind dan para pembisik tersebut," lanjut SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com