Haedar Nasir Imbau Tak Ada Aksi Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengimbau, agar semua pihak dapat menahan diri untuk tidak turun ke jalan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017.

“Karena jujur, bahwa seperti yang sering saya sampaikan, masyarakat kita yang majemuk secara agama, etnis, golongan itu di satu pihak sebetulnya mempunyai basis sosial kultural yang bagus. Dan kita masyarakat yang relatif moderat bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan,” kata Haedar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Pertemuan yang digelar secara tertutup sekitar satu jam itu, membahas sejumlah persoalan politik yang berkembang.

Wapres, kata Haedar, juga mengingatkan agar semua pihak mewaspadai dinamika politik yang berkembang hingga Pemilu 2019.

“Kita akan dihadapkan pada dinamika politik yang semakin panas, semakin hangat. Maka semua pihak harus bisa mengendalikan diri kemudian berada dalam posisi untuk menciptakan suasanya yang lebih kondusif,” ujarnya.

Terkait aksi unjuk damai yang akan dilangsungkan pada 11 Februari, ia mengatakan, setiap orang dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun, ia juga mengimbau agar hal tersebut tidak dilakukan untuk menjaga suasana kondusif.

“Dalam situasi sekarang, lebih-lebih untuk pilkada 15 Februari besok, maka kita imbau semua pihak untuk di satu pihak kita menahan diri, di pihak lain kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa,” ujarnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, kepolisian telah menerima pemberitahuan mengenai aksi demo 11 Februari 2017.

Aksi itu berupa doa bersama dan berjalan kaki sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Namun, polisi meminta agar para pendemo fokus pada tujuan mereka tanpa membawa hal-hal yang bermuatan politik.

"Kami berharap tidak dilaksanakan apabila itu ada nuansa atau muatan politik," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Imbauan tersebut dilakukan karena hari tersebut merupakan hari terakhir pasangan calon berkampanye, sebelum memasuki masa tenang pada 12-14 Februari 2017.

Pada masa tengang, penyelenggara negara tengah mempersiapkan pelaksanaan untuk hari pemilihan pada 15 Februari 2017.

Polri tak ingin pelaksanaan demo ini akan berbenturan dengan persiapan tersebut.