Ini Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Atasi Ketimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pemerataan.

Hal ini sesuai dengan target Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan mengurangi tingkat ketimpangan yang masih tinggi. Target diupayakan terealisasi tahun ini. 

“Ada beberapa pilar untuk kebijakan ini yang satu sama lain bisa saja berhubungan tapi bisa juga tidak terlalu berat,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai Rapat Terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017) petang.

Pilar-pilar kebijakan itu, menurut Darmin, antara lain terkait kebijakan reforma agraria, yang terkait dengan kebijakan di bidang pertanian dan perkebunan.

(Baca: Jokowi Minta Jajarannya Kerja Mati-matian Turunkan Kesenjangan)

Kebijakan ini menyoroti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya tidak cukup kalau hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga perlu modal.

“Oleh karena itu reforma agraria pertama-tama kebijakannya adalah mengenai bagaimana memberikan equity. Bagaimana memberikan modal kepada mereka terutama petani yang enggak punya lahan atau punya lahan tapi kecil,” ucap Darmin.

Darmin menjelaskan, pemerintah cenderung tidak akan membagi-bagikan lahan begitu saja, tetapi akan membuatnya dalam bentuk kelompok.

“Akan lebih bagus hasilnya 50 hektar pohon cabai dibandingkan dengan masing-masing setengah hektar tapi tersebar di 200 tempat,” ujarnya.

Selanjutnya, di bidang perkebunan, pemerintah akan mendorong agar tidak hanya komoditas kelapa sawit yang menonjol, tetapi juga karet, kelapa, cokelat, kopi dan sebagainya, dimana perkebunan rakyat cukup dominan.

Melalui kebijakan reforma agraria, tambah Darmin, pemerintah juga akan mendorong sinergi antara nelayan penghasil rumput laut dengan perusahaan besar untuk melakukan investasi pengolahan rumput laut.

“Kalau kita konsisten dengan kebijakan itu maka artinya pemerintah tidak akan memberikan konsesi kepada perusahaan besar untuk melakukan budidaya rumput laut. Itu adalah biar nelayan saja,” jelas Darmin.

(Baca: Kesenjangan Berbuah Intoleransi)

Di bidang pendidikan, lanjut Darmin, pemerintah juga akan menyiapkan pendidikan dan pelatihan vokasional.

Pemerintah akan merombak sistem secara besar-besaran supaya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bukan hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi.

“Sehingga kalau dia drop out pun, dia bisa mencari kerja karena dia punya sertifikat kompetensi dan seterusnya,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan perumahan untuk orang miskin. Akan ada pengenaan pajak yang lebih prograsif untuk mereka yang menumpuk dan spekulasi tanah. Pemerintah juga akan mendorong dan mendukung usaha mikro kecil dan menengah.