Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengawasan Eksternal terhadap MK Dinilai Perlu

Kompas.com - 29/01/2017, 10:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan, menyatakan, dirinya merupakan salah satu orang yang setuju adanya pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Pengawasan dari luar kini dianggap perlu dengan terulangnya kasus korupsi yang dilakukan anggota hakim MK.

"Saya menarik pernyataan saya dua tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya," kata Arteria melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/1/2017).

Anggota Hakim MK, Patrialis Akbar, tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tuduhan menerima suap pada Rabu lalu. Patrialis kini jadi tersangka korupsi dan mendekam dalam tahanan.

Arteria mengatakan, sebagai tindakan afirmatif pengawasan bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan Ad Hoc di luar MK. Menurut dia, langkah tersebut harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap MK.

Arteria juga meminta pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang MK.

Dia mengatakan, pengawasan internal MK harus diperkuat dengan pengawasan dari luar. Arteria juga meminta adanya pertanggungjawaban dari MK atas tertangkapnya hakim MK Patrialis Akbar. Menurut dia, akan lebih baik jika Ketua MK Arief Hidayat mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kalaupun Arief tidak mundur, Ketua Arief harus melakukan langkah konkret dengan melakukan penyidikan internal, kalau perlu libatkan dan bentuk tim investigator yang melibatkan publik.

Sebelum kasus Patrialis, Ketua MK sebelumnya, yaitu Akil Mochtar, juga ditangkap KPK karena menerima suap untuk pengurusan sejumlah sengketa pilkada. Saat ini, kata Arteria, muncul desas-desus tentang jual beli perkara dalam sengketa pilkada.

Menurut dia, lebih baik MK membuka posko penerimaan pengaduan atas putusan-putusan yang bermasalah, termasuk nama-nama hakim yang diduga terlibat.

"Penyelidikan dapat dimulai dari sana. Diperiksa juga panitera yang mengatur lalu lintas perkara, Sekjen MK yang sering berkomunikasi dengan pihak eksternal, petugas persidangan, dan para pengkaji dan staf ahli," kata Arteria. "Kita jangan terlalu lugu kalau kejahatan ini dilakukan oleh satu orang," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com