Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengawasan Eksternal terhadap MK Dinilai Perlu

Kompas.com - 29/01/2017, 10:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan, menyatakan, dirinya merupakan salah satu orang yang setuju adanya pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Pengawasan dari luar kini dianggap perlu dengan terulangnya kasus korupsi yang dilakukan anggota hakim MK.

"Saya menarik pernyataan saya dua tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya," kata Arteria melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/1/2017).

Anggota Hakim MK, Patrialis Akbar, tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tuduhan menerima suap pada Rabu lalu. Patrialis kini jadi tersangka korupsi dan mendekam dalam tahanan.

Arteria mengatakan, sebagai tindakan afirmatif pengawasan bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan Ad Hoc di luar MK. Menurut dia, langkah tersebut harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap MK.

Arteria juga meminta pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang MK.

Dia mengatakan, pengawasan internal MK harus diperkuat dengan pengawasan dari luar. Arteria juga meminta adanya pertanggungjawaban dari MK atas tertangkapnya hakim MK Patrialis Akbar. Menurut dia, akan lebih baik jika Ketua MK Arief Hidayat mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kalaupun Arief tidak mundur, Ketua Arief harus melakukan langkah konkret dengan melakukan penyidikan internal, kalau perlu libatkan dan bentuk tim investigator yang melibatkan publik.

Sebelum kasus Patrialis, Ketua MK sebelumnya, yaitu Akil Mochtar, juga ditangkap KPK karena menerima suap untuk pengurusan sejumlah sengketa pilkada. Saat ini, kata Arteria, muncul desas-desus tentang jual beli perkara dalam sengketa pilkada.

Menurut dia, lebih baik MK membuka posko penerimaan pengaduan atas putusan-putusan yang bermasalah, termasuk nama-nama hakim yang diduga terlibat.

"Penyelidikan dapat dimulai dari sana. Diperiksa juga panitera yang mengatur lalu lintas perkara, Sekjen MK yang sering berkomunikasi dengan pihak eksternal, petugas persidangan, dan para pengkaji dan staf ahli," kata Arteria. "Kita jangan terlalu lugu kalau kejahatan ini dilakukan oleh satu orang," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com