Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Semua Pihak Hormati Sikap Kedubes Palestina

Kompas.com - 27/01/2017, 17:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak, termasuk organisasi masyarakat menghormati sikap pemerintah negara lain yang disampaikan melalui kedutaan besar negara tersebut.

Ia mengatakan, pernyataan yang disampaikan kedutaan besar, merupakan sikap resmi pemerintah dan rakyat suatu negara.

“Tentu, dia kan perwakilan negara Palestina otomatis termasuk rakyatanya,” kata Kalla di Istana Wapres, Jumat (27/1/2017).

Pernyataan Wapres ini menanggapi sikap Kedutaan Besar Palestina yang menyesalkan pengibaran bendera nasionalnya dalam sejumlah aksi unjuk rasa terkait urusan dalam negeri Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

(Baca: Menteri Agama Imbau Pendemo Tak Bawa Bendera Palestina)

Dalam sejumlah aksi, sebagian pengunjuk rasa membawa bendera Palestina di antara bendera atau lambang organisasi mereka.

Seperti diberitakan BBC Indonesia, bendera Palestina terlihat berkibar di depan Polda Metro Jaya awal pekan ini di tengah massa Front Pembela Islam saat Rizieq Shihab menjalani pemeriksaan kasus simbol palu arit di lembaran uang rupiah.

Wapres beranggapan wajar, bila Kedubes Palestina menyesalkan tindakan tersebut. Pasalnya, aksi massa yang dilakukan ormas itu tidak berkaitan dengan Palestina.

“Soal bendera itu, kalau tidak ada konteksnya ya tidak boleh. Kalau demo untuk membela Palestia ya silahkan,” kata Kalla.

(Baca: Kedubes Palestina Sesalkan Penggunaan Benderanya dalam Unjuk Rasa di Jakarta)

“Kalau bendera Indonesia dibawa-bawa demo di luar negeri yang tidak ada urusan dengan Indonesia, ya tentu kita protes dong. Apa urusannya?” lanjut dia.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com