Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI di Hongkong Anggap Permintaan Maaf Fahri Hamzah Belum Cukup

Kompas.com - 25/01/2017, 13:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua I Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI), Nur Halimah, menganggap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak sepenuhnya menyesali kata-katanya yang dianggap menghina tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Ia menganggap, permintaan maaf saja tidak cukup atas kicauan Fahri di akun Twitter yang menulis, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela."

"Permintaan maaf itu belum cukup karena kami melihat belum ada keseriusan dari Bapak Fahri Hamzah," ujar Nur kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2017).

Nur mengatakan, semestinya Fahri berjanji tak akan mengulangi ucapan yang menyinggung TKI yang mengadu nasib di luar negeri. Pasalnya, tak hanya kicauan Fahri itu saja yang dianggap menyinggung TKI.

Menurut Nur, dalam sejumlah pemberitaan media, Fahri menyebut bahwa 1.000 TKI di Hongkong hamil dan menyerahkan anaknya ke LSM. Nur mengatakan, Fahri juga menuding 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV/AIDS.

Agar Fahri jera, kata dia, maka Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI tetap harus mengusut dugaan pelanggaran etik Fahri.

"Karena jelas-jelas Bapak Fahri tidak memihak kepada kita, kepada rakyat yang seharusnya dia lindungi," kata Nur.

Sebelumnya, Fahri telah meminta maaf atas pernyataannya di akun Twitter pribadinya. Fahri juga menghapus kicauannya tersebut setelah menuai polemik di media sosial.

Dalam kicauan berikutnya, Fahri menjelaskan tentang konteks pernyataannya agar tak menimbulkan kesalahpahaman lebih jauh di publik.

"Namun, apa pun, kita harus berhadapan. Kepada pemangku profesi yang merasa terhina, saya minta maaf. Terima kasih," tutur Fahri melalui akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017) malam.

Fahri menganggap berbagai reaksi masyarakat terhadap kicauannya sebagai bahan untuk introspeksi diri.

"Ya harus banyak senyum. Harus menerima baik kritikan orang. Introspeksi biar positif-lah," kata Fahri.

Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri, tetapi fokus terhadap isu nasional. Ia pun tak menduga kicauannya akan berdampak pada reaksi keras sejumlah pihak.

Fahri mengatakan, atas sejumlah peristiwa di dalam negeri, dia menyimpulkan bahwa Indonesia sedang kehilangan prioritas untuk ditangani. Padahal, banyak persoalan yang seharusnya diutamakan.

"Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal, warga kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya, istilah ini enggak ada. Sementara itu, pekerja asing kita biarkan merajalela. Concern saya adalah prioritas," ucap Fahri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com