Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Anggota DPR dan Pembangunan Gedung Baru Menguat

Kompas.com - 23/01/2017, 16:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR tengah membahas usulan Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa soal penambahan jumlah kursi anggota DPR.

Pembahasan dilakukan masih terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu tengah mendalami usulan itu dengan turun langsung ke daerah untuk mengetahui urgensi penambahan kursi anggota DPR.

"Itu semua sedang dibahas di RUU Pemilu. Tentu kami serahkan pada tim Pansus RUU Pemilu yang sedang akan mengadakan studi banding. Kemarin Ketua Pansus sudah menghadap saya untuk melihat situasi-situasi yang ada di daerah," kata Novanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ia menambahkan, ada beberapa daerah yang terlalu luas untuk dijadikan satu daerah pemilihan (dapil).

Salah satu contohnya, kata Novanto, dapilnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan jumlah 22 kabupaten dan kota, menurut dia, cakupan wilayahnya terlalu luas.

Secara geografis, dapilnya juga dikelilingi pegunungan dan hutan.

"Belum lagi di Jawa Timur. Makanya kami minta evaluasinya. Saya minta langsung melihat dengan keterbatasan dana yang ada untuk mengadakan peninjauan. Sehingga nanti hasilnya bisa segera dilaporkan kepada Pimpinan untuk segera diambil jalan keluarnya," papar Novanto.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, penambahan anggota DPR dari 560 menjadi 570 merupakan usulan wajar jika engacu jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 260 juta jiwa.

"Saya kira masuk akal, karena penambahan harus sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Menurut saya wajar menjadi 570, bahkan 580 masih wajar," ujar Fadli.

Ia menilai, penambahan tersebut juga tak akan memengaruhi kinerja DPR.

Apalagi, menurut dia, representasi penduduk Indonesia di DPR juga penting untuk dihadirkan di DPR.

Saat ditanya soal beban anggaran yang kian bertambah, Fadli menganggap hal itu tak akan terlalu berpengaruh.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com