Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Bantah Sentra Pelayanan Pertanian untuk Bisnis TNI

Kompas.com - 23/01/2017, 10:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono membantah, bahwa pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) merupakan bagian dari bisnis TNI.

Menurut dia, pembentukan SP3T merupakan salah satu upaya TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Itu (bisnis) persepsi orang. Tapi yakin lah apa yang dilakukan TNI itu untuk membantu masyarakat,” kata Mulyono sebelum membuka Rapat Pimpinan TNI AD 2017 di Mabes AD, Senin (23/1/2017).

Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyebut bahwa sejumlah wilayah di Indonesia sudah swasembada beras. Namun, untuk meningkatkan cadangan beras yang ada, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk menggenjot produksinya.

“Cetak sawah juga akan dilanjutkan, upaya tanam tumbuh akan lebih ditambah lagi, juga terkait jumlah sawah dan hasil tanam tumbuh akan lebih meningkat supaya menguatkan swasembada pangan,” kata dia.

(Baca: Pemerintah Yakin Keterlibatan TNI Akan Dongkrak Produksi Padi)

Selain itu, ia menambahkan, masih terdapat kasus petani yang kesulitan saat ingin memanen padi di sejumlah wilayah Tanah Air. Terutama, saat panen harus dilakukan di musim hujan.

“Tidak ada hamparan untuk menjemur, tidak bisa karena musim hujan, (yang) akhirnya (membuat padi) busuk. Dari keluhan itu TNI tangkap masalah itu dan cari solusinya,” ujarnya.

(Baca: TNI Akan Bentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu)

Menurut rencana, ia mengatakan, dirinya dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan ke Jombang, Jawa Timur, untuk melihat pelaksanaan SP3T yang telah berjalan. Nantinya, program itu akan terus dikembangkan dan akan diimplementasikan ke daerah lain yang kesulitan saat panen padi.

“Jadi kalau dikatakan berbisnis itu tidak. Justru kita membantu rakyat supaya tidak ada yang dirugikan saat panen,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com