Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Siap Lawan 30 Peserta di Kejuaraan Panahan

Kompas.com - 22/01/2017, 11:29 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Cuaca Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/1/2017) pagi, yang cukup cerah mendukung pelaksaan final Kejuaraan Panahan Bogor Terbuka 2017 di Lapangan Pusdikzi TNI AD, Jalan Sudirman.

Rencananya, kejuaraan ini juga akan diikuti Presiden Joko Widodo.

Final Kejuaraan Panahan Bogor Terbuka 2017 telah berlangsung sejak pukul 07.00 WIB dengan sekitar 39 peserta mengikuti babak aduan untuk mencari juara di kelas Recurve 70 meter, Compound 50 meter, dan ronde nasional umum/SMA 40 meter, SMP 20 meter, serta SD 15 meter.

Dari pukul 08.00 WIB cahaya matahari sudah cukup terik, namun peserta tetap semangat untuk menyelesaikan semi final dan final.

Sementara itu, sekitar pukul 09.45 WIB Presiden Joko Widodo masuk lapangan perlombaan mengenakan baju lengan panjang warna hitam, dengan namor dada 16 dan celana panjang warna senada.

Presiden masuk bersamaan Menpora Imam Nahrowi, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kapolda Jawa Barat dan sejumlah tamu VVIP lainnya.

Kejuaraan Panahan Bogor Terbuka atau Bogor Open Archery Championship 2017 diikuti 630 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua.

Presiden Joko Widodo menjadi salah satu peserta yang ikut dalam kejuaraan mengambil kelas ronde nasional eksekutif 20 meter.

Menurut Ketua Panitia Rizal Barnadi, Presiden akan memanahkan 36 anak panah dalam satu perlombaan.

"Presiden akan melawan 30 peserta, satu seri terdiri enam anak panah, total ada 36 anak panah yang akan digunakan Presiden," kata dia.

(Laily Rahmawati/ant)

Kompas TV Jokowi Bahas Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com