KSAL Ingatkan Gelar Pasukan Harus Diiringi Kesiapan Logistik

Kompas.com - 20/01/2017, 21:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan, perluasan gelar pasukan di Indonesia harus diiringi dengan kesiapan logistik.

"Seiring gelar pasukan atau pangkalan, harus juga tersedia kebutuhan logistik," ujar Ade usai membuka rapat pimpinan TNI AL di Kompleks Mabes TNI AL, Cilangkap, Jumat (20/1/2017).

Logistik utama yang dimaksud, yakni bahan bakar untuk kapal perang. Derah operasi, khususnya bagi TNI AL, harus mudah mengakses logistik.

"Contohnya di Lantamal Tarakan. Dulu waktu masih berbentuk Lanal, operasi di Sulawesi, harus melalui Surabaya dulu, baru bisa ke sana. Sekarang saya harap jangan lagi," ujar Ade.

Efektivitas distribusi logistik sangat erat kaitannya dengan efisiensi suatu operasi. Jangan sampai sebuah operasi gagal lantaran logistik yang tidak memadai.

"Kalau bahan bakar tidak ada, kapal hanya akan duduk saja di pangkalan. Kapal itu akan bisa bermanfaat bagi negara jika berada di laut. Kalau berada di darat, hanya seonggok besi yang tidak ada nilainya," ujar dia.

Atas dasar ini pula, penempatan pasukan yang baru juga akan lebih mempertimbangkan akses logistik.

"Kami harapkan disposisi markas komando bisa di-setting dengan pertimbangan dukungan logistik. Karena bagaimanapun juga kapal perang, operasinya mengandalkan kebutuhan logistik," ujar dia.

Diberitakan sebelulmnya, TNI Angkatan Laut akan membentuk armada ketiga. Indonesia pun akan memiliki tiga armada, yakni Armada RI Kawasan Barat, Armada RI Kawasan Tengah dan Armada RI Kawasan Timur.

Sesuai kajian TNI AL sejak 2004, Komando Armada RI Kawasan Barat nantinya memiliki kewenangan wilayah di seluruh perairan di Pulau Sumatera (ALKI I) dan sebagian kecil Pulau Jawa dengan markas di Jakarta.

Sementara, Komando Armada RI Kawasan Tengah memiliki wewenang atas wilayah perairan sekitar Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan (ALKI II) dengan markas di Surabaya.

Adapun, Komando Armada RI Kawasan Timur nantinya menjangkau wilayah perairan di Pulau Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua (ALKI III). Markas armada ini tengah masa pembangunan, yakni di Sorong, Papua.



EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X