Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelidikan Sebab Kebakaran Pasar Senen Dimulai Besok

Kompas.com - 19/01/2017, 20:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi belum dapat memastikan apa penyebab kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2017). Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, saat ini fokus utama masih pada pemadaman dan evakuasi.

"Selesai itu ada investigasi. Setelah api dinyatakan padam, baru mulai," ujar Tito di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

"Jadi, besoklah baru bisa dimulai investigasinya oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri," lanjut dia.

Polisi akan mencari tahu di mana awal mula titik api muncul. Setelah itu, polisi akan melakukan serangkaian tes ilmiah soal penyebab kebakaran.

"Misalnya uji karbon. Untuk mengetahui ada bekas minyak atau korsleting listrik. Penyebabnya akan kelihatan dari uji itu," ujar Tito.

(Baca:  Api yang Membakar Pasar Senen Sudah Bisa Dikendalikan Petugas)

Diketahui, kebakaran Pasar Senen itu terjadi mulai dari Kamis pagi. Sampai Kamis petang, proses pemadaman api masih berlangsung.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Subejo mengatakan, sejauh ini petugasnya sudah bisa mengendalikan api yang membakar Blok I dan II. Kesulitan pemadaman disebabkan karena area pasar dipenuhi material tekstil.

Oleh sebab itu, meski api sudah mati, namun masih menyisakan asap tebal dan masih mungkin untuk terbakar lagi jika dihembuskan angin.

"Tapi kami akan usaha untuk tetap maksimallah. Sehingga sampai jam berapapun, kami akan tetap melakukan upaya pemadaman," ujar Subejo di sekitar lokasi kejadian.

Kompas TV Kebakaran di Pasar Senen Sulit Dipadamkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com