Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Tak Sepakat Usulan Ambang Batas Parlemen Dihapus

Kompas.com - 19/01/2017, 13:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ditingkatkan pada Pemilu 2019.

"Masa sih bertahan terus, kalau bisa dinaikan lah, setengah persen juga enggak apa-apa asal ada peningkatan," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Menurut Tjahjo, peningkatan ambang patas parlemen penting untuk menjaga kualitas pemilu.

Sebab dengan adanya ambang batas menunjukkan bahwa tak sembarang partai politik (parpol) bisa memperoleh kursi di parlemen.

"Contoh kecil saja, sekarang di draf Rancangan Undang-undang pemerintah, parliamentary threshold kami usulkan 3,5 persen. Masa ada yang usul 0 persen," papar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, usulan parliamentary threshold 0 persen tidak selaras dengan peningkatan kualitas pemilu seperti yang diharapkan pemerintah.

Meski bisa menjamin tak ada suara yang terbuang saat pemilu, menurut Tjahjo, usulan 0 persen tidak memperkuat institusi partai politik dalam pemilu.

"Kalau bisa, undang-undang pemilu yang akan dibahas ini dibuat untuk jangka panjanglah, jadu harus benar-benar dipikirkan aspek kualitasnya. Janganlah setiap mau pemilu undang-undangnya direvisi terus," tutur Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, PAN mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Usulan ini telah dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diserahkan kepada Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

(Baca: PAN Usul Ambang Batas Parlemen Dihapus pada Pemilu 2019)

Yandri mengatakan, usulan tersebut diajukan untuk menghargai setiap suara yang telah diberikan masyarakat kepada wakilnya di DPR.

"PAN berharap semua yang ikut pemilu diikutsertakan dalam penghitungan jumlah kursi, jadi enggak ada kursi yang dihilangkan karena partainya enggak lolos, karena mereka sudah dipilih oleh rakyat," kata Yandri, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com