Jokowi Instruksikan Jual Beli Jabatan ASN Diberantas Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyoroti masih adanya praktik jual beli jabatan dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat terbatas mengenai manajemen ASN di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

"Bahkan, beberapa waktu lalu, ada yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," ucap Jokowi.

Akhir Desember 2016, KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini. Politisi PDI-P itu tertangkap menerima suap untuk pemberian posisi-posisi tertentu di Kabupaten Klaten.

(baca: Klaten dalam Pusaran Dinasti Politik)

Pemberian ini berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan terkait pengisian organisasi dan tata kerja organisasi perangkat darah yang diamanatkan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

"Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyoroti soal distribusi ASN yang tidak merata.

Ia meminta sebaran ASN harus merata. Meratanya distribusi ASN, menurut Jokowi, bisa memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat, melainkan juga semakin merata di seluruh pelosok Tanah Air.

"Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan ASN, sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan," kata Jokowi.