Wiranto: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Ormas

Kompas.com - 17/01/2017, 18:34 WIB
Mekopolhukam Wiranto (tengah), Seskab Pramono Anung (kiri) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat konferensi pers tentang keputusan rapat terbatas membahas reformasi hukum jilid II di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Fabian Januarius KuwadoMekopolhukam Wiranto (tengah), Seskab Pramono Anung (kiri) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat konferensi pers tentang keputusan rapat terbatas membahas reformasi hukum jilid II di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan, aparat keamanan akan bersikap tegas terhadap organisasi massa yang melanggar hukum.

Hal itu dikatakannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2016).

"Pemerintah akan selalu mengedepankan hukum. Indonesia itu negara demokratis, tetapi juga negara hukum, bukan negara ormas," kata Wiranto.

Pernyataan ini disampaikan Wiranto menanggapi kekhawatiran masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, atas gesekan antara ormas Front Pembela Islam dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.

Wiranto menegaskan, perbedaan pendapat di alam demokrasi adalah hal yang wajar. 

Akan tetapi, jangan sampai perbedaan menimbulkan bentrok.

"Kalau sudah menyangkut gesekan fisik, menyangkut masalah serang-menyerang, itu masalah hukum. Urusan aparat keamanan. Ormas mana pun tidak diizinkan untuk mengambil langkah-langkah paksa ke pihak lain. Hukumnya ada, kok," ujar Wiranto.

"Jangankan memberikan tindakan paksa, memberikan suatu tekanan dan intimidasi saja tidak boleh," lanjut dia.

Wiranto juga meminta masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, tidak perlu merasa khawatir atas situasi yang terjadi.

Ia menjamin bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum bisa mengendalikan situasi.

"Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan pemerintah yang mengawal hukum. Kita tegas menegakkan hukum, jangan dianggap, dicap, pemerintahan yang otoriter," kata dia. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X