Mendikbud Terbitkan Permen, Peran Komite Sekolah Direvitalisasi

Kompas.com - 16/01/2017, 19:22 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016). Kristian ErdiantoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerbitkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pemberlakuan peraturan itu, kata dia, guna meningkatkan mutu sekolah.

Muhadjir mengatakan, dalam permendikbud tersebut diatur mengenai revitalisasi peran dan fungsi komite sekolah.

Salah satu yang diatur dalam permen itu adalah partisipasi komite sekolah untuk memberikan sumbangan dan bantuan bagi sekolah.

"Tentang peran komite sekolah yang sekarang kami reformasi itu, agar mereka juga membantu sekolah melakukan fund raising (penggalangan dana), menggali dana dari masyarakat. Dan kami prioritaskan adalah dari Corporate Social Responsibility (CSR), kemudian dermawan dan alumni," ujar Muhadjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Dengan adanya permendikbud ini, kata Muhadjir, posisi komite sekolah tidak lagi di bawah kepala sekolah, melainkan sebagai penyeimbang pihak sekolah.

Dalam praktiknya, kata Muhadjir, komite sekolah bisa mengupayakan untuk merealisasikan aspirasi orangtua siswa. Termasuk, jika tak setuju apabila pihak sekolah memungut biaya tertentu. 

"Jadi kalau sekolah mau paksa-paksa memungut biaya, bisa di veto komite," kata dia.

Contoh lainnya, kata Muhadjir, jika sekolah ingin membeli perlengkapan penunjang aktivitas para murid, komite sekolah juga mengonsolidasikan hal tersebut.

"Misalnya, sekolah mau beli alat drum band. Kemudian rapatlah di komite. Ini ada sumbangan sekian, kemudian punya dana sekian, lalu bagaimana kalau kita urunan. Kalau setuju, ya beli drum band, kalau enggak ya enggak usah beli," kata Muhadjir.

Meskipun demikian, Muhadjir memastikan peran komite sekolah yang telah dikuatkan melalui permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, tidak akan mengintervensi sekolah.

"Justru orang tua siswa diakomodasi di dalam komite sekolah. Anggota komite, 50 persen dari orangtua, jadi kalau ada keputusan yang menyangkut kepentingan siswa dan orang tua bisa disampaikan di komite itu," kata Muhadjir.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Hammid Muhammad, menambahkan bahwa tujuan dari Permendikbud ini agar sekolah lebih mandiri dan tidak hanya bergantung kepada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Harapannya sekolah bisa lebih maju, jangan hanya menggantungkan diri kepada BOS yang tidak seberapa," ujar Hammid.

Ia menambahkan, melalui permendikbud ini permintaan sumbangan tidak hanya dititikberatkan dari orangtua siswa, tetapi bisa dari alumni, pihak perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau orang-orang yang peduli terhadap sekolah.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X