Pemerataan Akses Kesehatan Jadi Tantangan bagi Menkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia merupakan tantangan pemerintah. Karena itu, program Nusantara Sehat (NS) diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan kesehatan di daerah.

"Dahulu ada Inpres yang mewajibkan tenaga kesehatan ke daerah. Namun, belakangan Inpres tersebut sudah tidak ada," ujar Nila dalam diskusi "Membangun Kesehatan Indonesia dari Pinggiran" di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

"Maka, betapa sulitnya kami melakukan pemerataan, tapi bagaimana pun pemerataan terus kami upayakan," kata dia.

Menkes mengatakan, sejak 2015 Kemenkes mulai menyebar tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah tepi lewat program NS.

Indonesia, kata dia, memiliki permasalahan maldistribusi tenaga kesehatan sehingga dibutuhkan terobosan dalam bidang penguatan layanan kesehatan.

Salah satunya dengan mengirimkan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat ke daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan (DPTK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK).

Beberapa inovasi, lanjut dia, dilakukan lewat NS dengan melibatkan kaum muda untuk pembangunan secara umum, khususnya dalam pembangunan kesehatan.

Nusantara Sehat diharapkan dapat mengisi kekurangan-kekurangan terkait kesehatan di DPTK dan DBK.

Menkes menilai jiwa muda para anggota tim Nusantara Sehat tidak hanya memberikan alternatif solusi masalah kesehatan tapi juga membawa inovasi pengembangan masyarakat di wilayah tempat mereka berkarya.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Komenkominfo juga mendukung keinginan Kemenkes. Apalagi, Kemenkominfo sedang bersemangat sekali untuk membangun keterjangkauan akses internet di daerah.

Melalui program Palapa Ring, Kemenkominfo ingin meningkatkan akses masyarakat yang terpinggirkan dan yang berada di pinggiran negeri, yang juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat.

Rudiantara mengatakan pihaknya mendukung pembangunan kesehatan, terutama dalam aspek keterjangkauan akses jaringan komunikasi dan internet, khususnya di daerah tertinggal.

Mengacu pada Perpres 131 tahun 2015 telah ditetapkan sebanyak 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal.

"Daerah ini kita petakan. Dari sejumlah Puskesmas yang ada di daerah tersebut, berapa yang harus terhubung internet? Lalu tujuannya diperjelas apakah untuk konektivitas antarpuskesmas atau pelayanan bagi masyarakat? Mari berpikir praktis. Let's make a simple and make people happy," kata Rudiantara.

(Anom Prihantoro/ant)