Rizieq Shihab Pastikan Penuhi Panggilan Polda Jabar

Kompas.com - 11/01/2017, 14:59 WIB
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) memimpin unjuk rasa ormas yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) di sekitar Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013). Pengunjuk rasa mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kerusuhan yang banyak menelan korban etnis Rohingya di Myanmar. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) memimpin unjuk rasa ormas yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) di sekitar Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013). Pengunjuk rasa mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kerusuhan yang banyak menelan korban etnis Rohingya di Myanmar.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memastikan dirinya akan memenuhi pemanggilan Polda Jawa Barat.

Rizieq akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara, Kamis (12/1/2017).

"Insya Allah besok pagi saya akan hadir di pemanggilan Polda Jabar. Saya akan ikut pemeriksaan dengan semestinya," kata Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2017).

Namun, ia meminta penegak hukum tak tebang pilih dan turut memproses sejumlah kasus lainnya yang dianggap menguap begitu saja.

Rizieq menyinggung nama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang pernah tiga kali dilaporkan ke polisi.

Rizieq menyayangkan laporan tersebut tak kunjung naik ke pengadilan. Ia mengklaim masih ada sejumlah kasus lain yang juga berhenti begitu saja di tangan penegak hukum.

"Tapi begitu saya dilaporkan oleh Sukmawati, begitu cepat dan sigapnya untuk diproses. Jadi keadilannya dimana?" kata Rizieq.

Rizieq dijadwalkan diperiksa pada Kamis, atas laporan Sukmawati Soekarnoputri. Panggilan untuk Rizieq kali ini merupakan panggilan kali kedua.

Polda Jawa Barat sempat memanggil Rizieq pada tanggal 5 Januari 2017, tetapi tidak hadir.

Dalam laporan nomor LP/1077/X/2016/Bareskrim, Sukmawati menuduh Rizieq melakukan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57 a jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Nasional
Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Nasional
KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

Nasional
POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

Nasional
Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Nasional
Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Nasional
Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Nasional
Isu KLB di Sumatera Utara, Andi Arief: Polisi Harus Bubarkan Kerumunan Ilegal

Isu KLB di Sumatera Utara, Andi Arief: Polisi Harus Bubarkan Kerumunan Ilegal

Nasional
Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Nasional
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X