Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Difitnah dalam "Jokowi Undercover", Hendropriyono Rugi Miliaran Rupiah

Kompas.com - 10/01/2017, 16:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono merasa dirugikan oleh fitnah yang ada dalam buku Jokowi Undercover. Oleh karena itu, Hendropriyono melaporkan penulis buku tersebut, Bambang Tri Mulyono, ke polisi. Saat ini, Bambang sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian.

"Dia (Bambang) melanggar hukum dengan menuduh saya melakukan tindakan melindungi, menutupi. Bagaimana caranya saya melindungi menutupi pada era keterbukaan seperti ini. Enggak masuk akal. Makanya, saya minta keadilan," kata Hendropriyono di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

(Baca: Auktor Intelektualis di Balik Penulis "Jokowi Undercover" Belum Ditemukan)

Hendropriyono mengatakan, karena fitnah yang ada dalam buku tersebut, nama baiknya menjadi tercemar. Sebagai seorang pengusaha, hal itu membuat sejumlah bisnis yang ia jalankan mengalami kendala.

"Saya kan pengusaha. Saya transaksi sama partner gagal. Proyeksi keuntungan saya jadi hilang. Saya minta ganti," kata dia.

(Baca: Kapolri Ingatkan Ada Ancaman Pidana bagi yang Perbanyak Buku "Jokowi Undercover" )

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini mengaku masih menghitung angka kerugian yang akan ia tuntut kepada penulis buku. Ia memperkirakan total kerugian materi yang dialaminya lebih besar dari Rp 1 miliar.

"Saya lagi pikir berapa duit gara-gara omongan dia yang fitnah itu proyeksi kerugian saya berapa," kata dia.

Kompas TV Ada Dalang di Balik Buku "Jokowi Undercover?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com