Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Megawati Pejuang Demokrasi, yang Ganggu Presiden Pasti Dilawan

Kompas.com - 10/01/2017, 14:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah pejuang demokrasi yang selalu siap melawan pihak yang mengganggu pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada wartawan usai menghadiri peringatan hari ulang tahun PDI-P di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

"Yang tidak demokratis, yang mengganggu, pasti beliau lawan. Tuh prinsip itu. Begitu juga yang ingin mengganggu Presiden. Karena Presiden yang sekarang terpilih konstitusional. Pasti beliau akan turun dan tadi sudah sampaikan," kata Jokowi.

(baca: Megawati Beri Potongan Tumpeng Pertama untuk Jokowi)

Saat ditanya apa bentuk konkret yang akan diberikan PDI-P untuk membela pemerintah, Jokowi meminta wartawan menanyakan langsung kepada Megawati.

Sementara Megawati yang berada di samping Jokowi hanya tersenyum saat diajukan pertanyaan serupa.

Sebelumnya, saat pidato di acara HUT PDI-P ke 44, Megawati menegaskan bahwa partainya akan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintah Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang terpilih secara konstitusional.

(baca: Megawati: Kalau Ada yang Macam-macam, Presiden Panggil Saja Kita)

"Jadi kalau ada yang mau macam-macam, Presiden, Wapres, panggil saja kita (PDI-P)," kata Megawati.

Megawati menegaskan bahwa seluruh kader PDI-P rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ia menyinggung pengeroyokan terhadap Wakil Ketua ranting PDI-P Jelambar Widodo oleh anggota ormas.

"Anak saya ini nakal-nakal Pak Presiden, tapi kalau untuk bangsa dan negara apapun akan mereka berikan," ucap Megawati disambut tepuk tangan ribuan kader PDI-P yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com