Kompas.com - 08/01/2017, 06:42 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa direspons positif oleh sejumlah pihak.

Langkah tersebut diambil menyusul ramainya isu "serbuan" Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari China.

Sejumlah pihak menganggap, maraknya TKA China salah satunya dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga asing, termasuk dari China.

Namun, tak hanya terhadap TKA ilegal China, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai perlu ada pula evaluasi terhadap TKA legal China.

"Termasuk evaluasi terhadap tenaga kerja China yang resmi yang posisinya sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang-orang Indonesia sendiri," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Ia menuturkan, China adalah sebuah negara besar dengan penduduk 1,3 miliar yang memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi.

Angkatan kerja tersebut kemungkinan besar tidak bisa semua diserap di negara asal mereka. Sehingga mau tidak mau pemerintah mencarikan pekerjaan untuk mereka.

"Nah ini yang harus dievaluasi," tuturnya. Selain itu, ia juga memaparkan ada dua kriteria potensi pelanggaran TKA.

Selain TKA dari China, juga TKA dari Timur Tengah yang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik. Mereka tak menuju ke Indonesia namun ingin ke Australia.

"Mereka masuk ke Indonesia kemudian menyeberang ke Australia dengan cara-cara yang ilegal. Ini yang pemerintah harus fokus " ucap Hikmahanto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD 'Kartika Eka Paksi' Direvisi

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

Nasional
Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Nasional
Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Nasional
KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Nasional
Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Nasional
Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Nasional
RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

Nasional
Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.