Kompas.com - 08/01/2017, 06:42 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa direspons positif oleh sejumlah pihak.

Langkah tersebut diambil menyusul ramainya isu "serbuan" Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari China.

Sejumlah pihak menganggap, maraknya TKA China salah satunya dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga asing, termasuk dari China.

Namun, tak hanya terhadap TKA ilegal China, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai perlu ada pula evaluasi terhadap TKA legal China.

"Termasuk evaluasi terhadap tenaga kerja China yang resmi yang posisinya sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang-orang Indonesia sendiri," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Ia menuturkan, China adalah sebuah negara besar dengan penduduk 1,3 miliar yang memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi.

Angkatan kerja tersebut kemungkinan besar tidak bisa semua diserap di negara asal mereka. Sehingga mau tidak mau pemerintah mencarikan pekerjaan untuk mereka.

"Nah ini yang harus dievaluasi," tuturnya. Selain itu, ia juga memaparkan ada dua kriteria potensi pelanggaran TKA.

Selain TKA dari China, juga TKA dari Timur Tengah yang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik. Mereka tak menuju ke Indonesia namun ingin ke Australia.

"Mereka masuk ke Indonesia kemudian menyeberang ke Australia dengan cara-cara yang ilegal. Ini yang pemerintah harus fokus " ucap Hikmahanto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Mantan Pejabat BPN di Surabaya

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Mantan Pejabat BPN di Surabaya

Nasional
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh

Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh

Nasional
Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Nasional
Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Nasional
Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Nasional
'Puzzle' yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

"Puzzle" yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Nasional
Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Nasional
Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Nasional
4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

Nasional
KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.