Biaya Surat Kendaraan Naik, Polri Janjikan Peningkatan Pelayanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, ada sejumlah peningkatan yang akan dilakukan Polri terkait pelayanan surat kendaraan bermotor seiring keputusan menaikkan tarif.

Kualitas fisik surat-surat tersebut akan ditingkatkan.

"Ada peningkatan fitur keamanan dan material sebagai dokumen berharga pada layanan di Samsat seluruh Indonesia," ujar Boy, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2016).

Ia mengungkapkan, salah satu alasan menaikkan biaya administrasi SIM, STNK dan BPKB karena harga bahan material surat-surat itu juga mengalami kenaikan. 

Biaya administrasi SIM, STNK dan BPKB terakhir kali ditetapkan tahun 2010 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010.

"Harga tidak mungkin kita sesuaikan dengan kondisi lima, enam atau tujuh tahun yang lalu. Makanya harus disesuaikan lagi," ujar Boy. '

Selain peningkatan kualitas fisik surat-surat itu, Polri juga menjanjikan peningkatan pelayanan.

Misalnya, percepatan dan penyempurnaan sistem SIM, STNK, dan BPKB online, perawatan dan pengembangan sistem teknologi informasi hingga peningkatan insentif bagi personel Polri yang ditempatkan di Samsat dan Satpas.

"Jadi (kenaikan biaya administrasi) tidak dipakai yang lain lagi, dia harus balik ke sana lagi, diinvestasikan untuk menyempurnakan pelayanan publik," ujar Boy.

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian.

Melalui PP yang baru, sejumlah biaya administrasi PNBP pada Polri mengalami kenaikan. Antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak.

Kenaikan itu mencapai dua hingga tiga kali lipat dari biaya sebelumnya.