Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/01/2017, 19:40 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim mengatakan, Australia harus segera mengumumkan hasil investigasi terkait dugaan pelecehan terhadap TNI dan Pancasila, yang mengakibatkan penundaan kerja sama militer TNI dengan Australia Defence Force (ADF).

Menurut Mufti, hasil investigasi harus diumumkan secara terbuka disertai dengan penjelasan yang lengkap terkait tiga hal penyebab pihak militer Indonesia tersinggung.

"Klarifikasi dari pihak Australia penting untuk menjelaskan penyebab sebenarnya dari penundaan tersebut yang saat ini ramai beredar," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

Mufti menjelaskan, semua hal yang menjadi keberatan pihak Indonesia sampai saat ini masih menjadi rumor dan belum ada klarifikasi dari pihak Australia.

Sementara, rumor tersebut terus beredar dan berpotensi memperkeruh hubungan bilateral kedua negara.

"Harus di-clear-kan semua, jangan sampai isu itu memperkeruh hubungan bilateral kedua negara. apakah rumor itu betul ada, apakah ulah segelintir oknum," kata Mufti.

Mufti menuturkan, dari informasi yang beredar, ada tiga alasan terkait penundaan kerja sama militer Indonesia-Australia.

Dari informasi tersebut diketahui seorang staf pengajar bahasa ADF dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menemukan materi kelas yang menyinggung TNI dengan menyebut mantan Komandan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo terlibat pembunuhan massal.

Selain itu beberapa materi pengajaran juga masuk ke dalam diskursus politik terkait penugasan operasi militer oleh TNI di Papua.

Kemudian, staf pengajar dari Kopassus itu menemukan tulisan lain yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila dengan memelesetkannya menjadi "Pancagila".

(Baca: Tiga Hal yang Diduga Jadi Awal Polemik TNI dengan Militer Australia)

Setelah kejadian itu, lanjut Mufti, staf pengajar langsung melapor kepada atasannya. Pihak TNI pun langsung mengajukan permintaan investigasi untuk menelusuri informasi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang menghina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila.

Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF. (Baca: Menhan Sebut Australia Sudah Bertindak Tegas soal Penghinaan Pancasila)

Sementara itu Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.

"Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka," kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).

(Baca: Australia Investigasi Temuan Materi Pelajaran yang Diduga Hina TNI)

Kompas TV Kementan Putus Kerja Sama Militer Dengan Australia
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Prabowo Puncaki Elektabilitas di Pemilih Milenial dan 'Gen Y' Madya

Survei Litbang "Kompas": Prabowo Puncaki Elektabilitas di Pemilih Milenial dan "Gen Y" Madya

Nasional
Polri Buka Peluang Ada Tersangka Lain yang Diduga Sembunyikan Dito Mahendra

Polri Buka Peluang Ada Tersangka Lain yang Diduga Sembunyikan Dito Mahendra

Nasional
Safari Politik ke Banyumas, Anies Bicara Akan Buat Marketplace untuk Para Ahli

Safari Politik ke Banyumas, Anies Bicara Akan Buat Marketplace untuk Para Ahli

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar Unggul Lawan Prabowo di Kalangan 'Gen Z'

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar Unggul Lawan Prabowo di Kalangan "Gen Z"

Nasional
Konflik Yaqut Vs PKB, Berawal dari Imbauan Pilih Pemimpin Berujung Ancaman Disiplin

Konflik Yaqut Vs PKB, Berawal dari Imbauan Pilih Pemimpin Berujung Ancaman Disiplin

Nasional
Beberkan Manfaat 'E-voting', Bamsoet: Tak Perlu Paku hingga Tinta Suara

Beberkan Manfaat "E-voting", Bamsoet: Tak Perlu Paku hingga Tinta Suara

Nasional
Bamsoet: Belum Ada Keseriusan Manfaatkan 'E-voting' karena Tak Bisa Dicurangi

Bamsoet: Belum Ada Keseriusan Manfaatkan "E-voting" karena Tak Bisa Dicurangi

Nasional
Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu 'Reshuffle' Terkait Bergabungnya Demokrat

Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu "Reshuffle" Terkait Bergabungnya Demokrat

Nasional
FSGI Merilis Terjadi 23 Kasus Perundungan di Sekolah Sepanjang 2023, 2 Korban Meninggal

FSGI Merilis Terjadi 23 Kasus Perundungan di Sekolah Sepanjang 2023, 2 Korban Meninggal

Nasional
Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang 'Menghilang' Usai Rumahnya Digeledah KPK

Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang "Menghilang" Usai Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Profil Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang Dikabarkan 'Menghilang' di Eropa Usai Rumah Digeledah KPK

Profil Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang Dikabarkan "Menghilang" di Eropa Usai Rumah Digeledah KPK

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di Mal Siam Paragon Bangkok

Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di Mal Siam Paragon Bangkok

Nasional
Tim Pemenangan Ganjar Rapat Hari Ini, Pengumuman Sosok Baru Dilakukan Bertahap

Tim Pemenangan Ganjar Rapat Hari Ini, Pengumuman Sosok Baru Dilakukan Bertahap

Nasional
Sidang Kasus BTS 4G, Pengantar Uang Rp 27 Miliar ke Dito Ariotedjo Akan Bersaksi Hari Ini

Sidang Kasus BTS 4G, Pengantar Uang Rp 27 Miliar ke Dito Ariotedjo Akan Bersaksi Hari Ini

Nasional
Jokowi Dulu Dibantu PGI Menangi Pilpres 2014, Kini Giliran Kaesang Datang Minta Nasihat

Jokowi Dulu Dibantu PGI Menangi Pilpres 2014, Kini Giliran Kaesang Datang Minta Nasihat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com