Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kerja Sama Militer RI-Australia Hanya Hentikan Program Bahasa

Kompas.com - 05/01/2017, 15:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kerja sama militer antara Indonesia dan Australia yang dihentikan hanya pelatihan program bahasa.

Menurut Wiranto, pelatihan bahasa tersebut sudah berlangsung sejak lama antara TNI dengan militer Australia.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, memang terjadi sedikit insiden yang menyinggung martabat Indonesia.

Hal itu terjadi pada November 2016 lalu, saat pengajar dari TNI AD menemukan kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

"Panglima TNI kemudian melakukan langkah-langkah sementara menghentikan kerja sama pelatihan bahasa itu, bukan menghentikan kerja sama pertahanan seluruhnya, bukan," kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2016).

Saat menyampaikan pernyataannya, Wiranto didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Ketiganya baru saja selesai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo.

Wiranto mengatakan, klarifikasi ini penting ia sampaikan karena sudah berkembang luas berita bahwa Indonesia menghentikan seluruh kerja sama militer dengan Australia.

"Jadi sangat jauh bedanya. Jadi bukan betul-betul menghentikan seluruh kegiatan kerja sama, bukan? Tapi hanya itu (pelatihan bahasa)," kata dia.

(Baca: Jokowi Sebut Penundaan Kerja Sama Militer RI-Australia Masalah Prinsip)

Penghentian program pelatihan bahasa itu, lanjut Wiranto, hanya bersifat sementara. Ia mengatakan, saat ini militer Australia sudah melakukan investigasi terkait insiden ini.

Komandan pengajar bahasa juga sudah diberikan sanksi pemberhentian.

"Kerja sama akan dilanjutkan kembali tatkala pihak Australia sudah nyata-nyata melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus tersebut," ucapnya.

Kompas TV Kementan Putus Kerja Sama Militer Dengan Australia

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com