Presiden Minta Media "Online" Dievaluasi, Ini Catatan PKS untuk Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi mengatakan, masih adanya media online yang memuat konten kebohongan dan fitnah, karena pemerintah belum mampu memberikan informasi secara terbuka kepada publik.

“Ketidakpuasan akan informasi yang diberikan pemerintah, akhirnya membuat media yang dibuat oleh masyarakat sendiri, menjadi alternatif,” kata Dedi, melalui pesan singkat menanggapi rencana pemerintah mengevaluasi media online, Jumat (30/12/2016).

Ia mengatakan, media massa memang perlu dikelola secara professional agar konten berita yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

Akan tetapi, munculnya fenomena berita bohong di media online, menurut dia, juga tidak terlepas dari peran pemerintah. 

Ia mencontohkan, polemik tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

(Baca: Jokowi Minta Media "Online" yang Sebarkan Kebohongan Dievaluasi)

Isu ini banyak diberitakan media. Presiden Joko Widodo membantah bahwa tenaga kerja asing membanjiri Indonesia.

Namun, dalam sejumlah pemberitaan terungkap banyak tenaga kerja asing illegal.

“Di tengah masih banyaknya angkatan kerja yang menganggur, ditemukan spot-spot pekerja asing tanpa legalitas dan lain-lain. Tapi pemerintah malah defensif mengatakan tidak ada hal seperti itu. Jadi lah publik mencari alternatif media,” kata dia.

Terkait akun media sosial yang menyebar ujaran kebencian, menurut Dedi, hal itu bukan fenomena baru.

Sejak pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, kasus itu telah muncul.

“Sejak 2012 Pilgub DKI dimana ada fenomena panasbung atau pasukan nasi bungkus dan Jasmev yang diduga banyak melakukan hate speech terhadap pasangan calon lainnya. Namun saat itu tidak tersentuh hukum,” ujar dia.