Kompas.com - 30/12/2016, 10:33 WIB
Menaker Hanif Dhakiri saat sidak tenaga kerja asal China di Bogor, Rabu (28/12/2016). KemenakerMenaker Hanif Dhakiri saat sidak tenaga kerja asal China di Bogor, Rabu (28/12/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mengapresiasi inspeksi mendadak Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri ke PT Huaxing, yang berlokasi di Jalan Narogong KM 20, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (28/12/2016).

Dalam sidak tersebut, Hanif mendapati 18 tenaga kerja asing terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja.

"Sidak seperti ini sangat penting dilakukan. Tidak hanya pada saat isunya mencuat, tetapi harus dilakukan secara regular dan berkala," kata Saleh dalam pesan singkat, Jumat (30/12/2016).

Adanya temuan tersebut, menurut Saleh, semakin memperkuat bukti bahwa masalah tenaga kerja asing tak hanya terkait pelanggaran izin masuk, tetapi juga penyalahgunaan dokumen.

Untuk itu, ia meminta agar aparat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kemenaker meningkatkan koordinasi guna menggelar sidak yang lebih efektif.

"Mudah-mudahan sidak yang dilakukan ini buka hanya sekedar memadamkan lilin, tetapi sudah menjadi program besar Kemenaker. Saya kira semua pihak akan mendukung langkah tersebut," ujarnya.

Saleh menambahkan, aparat berwajib harus menindak serta memberikan sanksi tegas kepada para tenaga kerja asing yang menyalahgunakan dokumen kerja.

Hal itu diperlukan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

Sebelumnya, Hanif mendapati 38 tenaga kerja asal China legal yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja itu.

Namun dari jumlah tersebut, 18 di antaranya terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja. (Baca: Sidak Menaker ke Bogor Temukan 18 TKA asal China Langgar Izin Kerja)

Mereka bekerja tidak sesuai jabatannya. Misalnya teknisi listrik tetapi bekerja menjadi marketing. Ada juga pelanggaran lokasi kerja, misalnya izinnya di Tangerang tapi bekerja di Bogor.

"Mereka yang terindikasi pelangaran izin kerja dibawa ke tahanan Imigrasi Bogor untuk diperiksa oleh pengawas Ketenagakeejaan dan Imigrasi," kata Menaker dalam pernyataan yang diterima Kompas.com.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X