Jokowi Minta Media "Online" yang Sebarkan Kebohongan Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya media online yang memuat konten-konten kebohongan dan fitnah.

Ia meminta agar keberadaan media online semacam ini dievaluasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai antisipasi perkembangan media sosial, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

"Kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, mengandung fitnah," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan provokatif.

"Sekali lagi, ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Jangan sampai kita habis energi untuk hal seperti ini. Saya minta yang pertama penegakan hukum harus keras dan tegas untuk hal ini," ujar Jokowi. 

Ia menyebutkan, saat ini ada 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia, atau 52 persen dari jumlah penduduk.

Dari jumlah itu, ada 129 juta penduduk Indonesia yang memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial.

Mereka mengakses internet rata-rata selama 3,5 jam per hari melalui telepon genggam.

"Oleh sebab itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat itu harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita," kata Jokowi.

Ratas ini dihadiri pula oleh Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin, dan Kabareskrim Komjen Ari Dono.

Rapat tersebut pun dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta sejumlah menteri lainnya.