Mendikbud Targetkan 60 Persen Sekolah Gelar UNBK pada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menargetkan sebanyak 60 persen sekolah di Indonesia menggelar Ujian Nasional (UN) berbasis komputer atau UNBK pada 2017.

"Kami menargetkan sekitar 60 persen sekolah bisa menyelenggarakan UNBK," ujar Mendikbud dalam rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis (22/12/2016), seperti dikutip Antara.

Pihaknya berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan komputer, sehingga bisa menghemat penggunaan anggaran.

"Saya meminta daerah untuk mencari kemungkinan penambahan komputer, sehingga tidak perlu ujian berbasis kertas. Sehingga bisa menghemat anggaran lebih banyak," tambah dia.

(baca: Ini Pertimbangan Pemerintah Tetap Berlakukan UN)

Mendikbud meminta agar kepala dinas pendidikan di daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga bisa menyelenggarakan UNBK.

Melalui pelaksanaan UNBK, lanjut dia, akan ada efek berganda, yakni bisa melakukan pemetaan sarana dan prasarana. Harapannya, pihaknya mengetahui berapa banyak kebutuhan komputer.

"Tahun depan, penggunaan anggaran kita lebih banyak untuk infrastruktur," papar Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

(baca: Federasi Serikat Guru Sesalkan Pembatalan Moratorium UN)

Saat ini, sudah ada sekitar 12.058 sekolah dan madrasah yang siap melaksanakan UNBK.

Pelaksanaan UN 2017, juga diiringi dengan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN.

Untuk USBN, mata pelajaran yang diujiankan adalah mata pelajaran yang tidak masuk UN ditambah pelajaran agama.

Muhadjir mengimbau semua pihak agar pelaksanaan UN 2017 penuh kejujuran.

(baca: Mendikbud: Keputusan Pelaksanaan UN Penuh Pertimbangan Politis)

"Tugas kita mengurangi dampak negatif pelaksanaan UN. Kita tahu, banyak terjadi penyimpangan pada UN, misalnya ada 20 mata pelajaran yang diujikan maka 20 pula contekannya. Oleh karena itu pelaksanaan UN harus diselenggarakan dengan jujur," imbuh dia.

Dia mengaku, sebelumnya ngotot untuk melakukan moratorium UN. Penyebab utamanya adalah dampak negatif pelaksanaan UN, yang mereduksi nilai pendidikan serta menyebabkan banyak siswa yang tidak jujur.

"Sekarang, kita berupaya untuk mengurangi dampak negatif UN tersebut," ceus dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak usulan Mendikbud agar melakukan moratorium UN. Ujian nasional tetap diadakan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan.

Beberapa perbaikan di antaranya terkait perlunya peningkatan kompetensi guru yang telah disertifikasi dari waktu ke waktu.

Penyempurnaan juga dilakukan dalam hal ujian sekolah yang nantinya akan ada kisi-kisi nasional.