Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Keputusan Pelaksanaan UN Penuh Pertimbangan Politis

Kompas.com - 22/12/2016, 15:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui keputusan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Presiden Joko Widodo penuh pertimbangan politis.

"Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan UN penuh pertimbangan politis. Namun, apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sesuatu yang bijak," ujar Mendikbud dalam acara rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis (22/12/2016), seperti dikutip Antara.

Muhadjir menilai, keputusan Presiden Jokowi tersebut bijak karena UN tetap dilaksankan, sementara satu sisi juga akan dilangsungkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

(baca: Ini Pertimbangan Pemerintah Tetap Berlakukan UN)

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut mengakui bahwa di kabinet memang ada yang tidak mendukung wacana moratorium. Namun, banyak pula yang mendukung usulan itu.

Sebelumnya, Kemdikbud telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan UN dan hasilnya keluar usulan untuk moratorium UN.

Muhadjir mengatakan, UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan. Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui UN tidak memiliki makna yang strategis.

(baca: Federasi Serikat Guru Sesalkan Pembatalan Moratorium UN)

"Selama tiga tahun terakhir tidak perubahan, yang baik cuma segitu, malah yang sekolah yang kurang bagus mengalami penurunan," ucapnya.

Dengan kata lain, pembenahan sedang berjalan. Agar lebih fokus pihaknya mengusulkan untuk moratorium UN.

"Ibaratnya kita punya jerawat lalu bercermin, maka jangan bercermin melulu. Tapi jerawatnya yang harus diobati baru kemudian bercermin lagi," ujarnya.

Jadi kesimpulannya, lanjut dia, UN tidak perlu dilakukan setiap tahun. Meski demikian, pihaknya menghargai keputusan pelaksanaan UN tersebut dan akan menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya.

"Pekerjaan kita, bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN ini. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas," imbuh Muhadjir kepada ratusan kepala dinas dari seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com