Federasi Serikat Guru Sesalkan Pembatalan Moratorium UN

JAKARTA, KOMPAS.com — Federasi Serikat Guru Indonesia menyesalkan keputusan pemerintah yang tetap melanjutkan ujian nasional.

Usulan untuk moratorium atau menghentikan sementara ujian nasional sebelumnya diajukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Namun, usulan itu ditolak dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, pada Senin (20/12/2016).

"FSGI sangat menyayangkan bahwa moratorium UN batal sehingga UN tetap dilaksanakan dengan sejumlah perbaikan," kata Sekjen FSGI Retno Listyarti saat dihubungi, Selasa (20/12/2016).

(Baca: Pemerintah Putuskan UN Tetap Berjalan)

Retno mengatakan, FSGI sejak awal mendukung moratorium UN bukan karena alasan teknis, melainkan alasan substantif.

Dukungan moratorium UN itu juga sudah disampaikan langsung kepada staf kantor Presiden beberapa waktu lalu.

"UN selama 12 tahun terbukti tidak meningkatkan kualitas pendidikan," ucap Retno.

(Baca: Ini Pertimbangan Pemerintah Tetap Berlakukan UN)

Retno mengatakan, dalam praktiknya, fungsi UN untuk memetakan pendidikan tidak terlihat. Justru masih banyak ketidakjujuran terjadi dalam pelaksanaan ujian yang berlangsung tiap tahun itu.

"UN yang tidak valid jelas tidak mampu memetakan persoalan pendidikan," ucap dia.

Retno menambahkan, UN saat ini memang tidak lagi menjadi alat ukur untuk menentukan kelulusan siswa.

(Baca: Usulan Moratorium UN Ditolak, Ini Komentar Mendikbud)

Namun, UN juga masih digunakan menjadi alat ukur berbagai indikator, mulai dari kualitas guru, siswa, sekolah, indeks kejujuran sekolah, hingga digunakan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi.

"Pemerintah harusnya mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang sangat tidak tepat," ucap Retno.

Usai ratas kemarin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa UN akan tetap digelar seperti biasa.

Meski demikian, pemerintah akan tetap melakukan sejumlah langkah penyempurnaan agar UN dapat benar-benar menjadi pendongkrak intelektualitas murid.

Pertama, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru. Kedua, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan meningkatkan kualitas kisi-kisi UN. 

Keputusan untuk melanjutkan UN ini didasarkan atas survei yang dilaksanakan oleh PISA, sebuah lembaga studi internasional tentang kondisi pendidikan di Indonesia.

Survei menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam. Peningkatan kualitas ini terlihat dari tahun 2003 hingga 2016.

Sementara itu, Mendikbud hanya bisa pasrah usulannya ditolak dalam rapat kabinet.

"Saya kan pembantu Presiden," kata Muhadjir seusai ratas.