LBH Jakarta: Kasus "Union Busting" Paling Banyak Diadukan di 2016

Kompas.com - 17/12/2016, 19:47 WIB
Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Yunita, saat peluncuran Catatan Akhir Tahun 2016 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 'Mundurnya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum', di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (17/12/2016). Kristian ErdiantoKepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Yunita, saat peluncuran Catatan Akhir Tahun 2016 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 'Mundurnya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum', di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (17/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sepanjang 2016, kasus terkait perburuhan menjadi yang paling banyak diadukan.

LBH Jakarta menerima setidaknya 1.444 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 121.571 orang.

Dari jumlah tersebut, 247 pengaduan merupakan kasus perburuhan yang diadukan oleh 19.928 pencari keadilan.

Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Yunita mengatakan, upaya union busting atau pemberangusan serikat pekerja oleh pihak perusahaan, menjadi yang paling banyak diadukan.

"Tahun ini LBH Jakarta menangani 41 kasus. Paling banyak kasus union busting atau pemberangusan serikat pekerja," ujar Yunita saat peluncuran Catatan Akhir Tahun 2016 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 'Mundurnya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum', di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (17/12/2016).

Yunita menjelaskan, dalam sektor perburuhan, praktik union busting kerap digunakan pihak korporasi untuk melanggengkan pelanggaran.

Menurut Yunita, pemberangusan serikat buruh merupakan cara paling efektif untuk merusak gerakan buruh agar tidak mampu untuk menuntut haknya.

Bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh korporasi adalah pelanggaran aturan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Yunita menuturkan, masih banyak buruh yang dikontrak berulang kali melebihi jangka waktu kontrak yang seharusnya.

Hal tersebut, kata Yunita, terjadi karena  lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap pihak korporasi.

"Union busting dipakai untuk melanggengkan pelanggaran hak, misal upah murah, kontrak, outsourcing dan sistem kemitraan. Mekanisme hukumnya juga sering merugikan buruh," kata Yunita.

Menurut catatan LBH Jakarta tahun 2016, sebanyak 1.409 buruh yang mengadukan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan union busting. Disusul kemudian alasan efisiensi dan pailit.

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X