Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Tito: Polri Bukan Sutradara untuk Mengalihkan Isu

Kompas.com - 16/12/2016, 09:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membantah keras tuduhan bahwa penangkapan teroris yang berencana meledakkan diri di kompleks kepresidenan hanya sebagai pengalihan isu.

Menurut dia, polisi bukan sutradara yang pandai merekayasa kejadian, apalagi soal pengungkapan terorisme yang kerap jadi sorotan publik.

"Rekan-rekan yang ada di Densus (Detasemen Khusus 88 Antiteror) ini, Polri, ini bukan sutradara. Kami tidak pernah belajar jadi sutradara. Para tersangka yang ditangkap ini juga bukan aktor, bukan aktris yang pandai memainkan drama," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

(Baca: Polisi Usut Opini Pengungkapan Kasus Terorisme Pengalihan Isu)

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini mengatakan sudah terbiasa menghadapi opini bahwa pengungkapan kasus terorisme adalah pengalihan isu.

Namun, kata Tito, sistem hukum di Indonesia sangat terbuka sehingga siapa pun yang diproses polisi akan dibuktikan di pengadilan.

"Semua orang bisa melihat bahkan merekam yang terjadi. Jadi, sutradara Hollywood, seperti apa pun yang jago, tidak akan mampu dia merekayasa kasus seperti ini," kata Tito.

"Karena mereka bukan aktor, ngapain juga dia pasang badan seolah-olah mau ngebom," lanjut dia. Intelijen, kata dia, terus memonitor pergerakan kelompok teroris selama 24 jam.

Itu terbukti setelah adanya sejumlah penangkapan susulan terkait temuan bom di kawasan Bekasi tersebut. Hingga saat ini, sudah 12 orang ditangkap oleh Densus.

"Kita beruntung ada kasus seperti ini kita gagalkan. Namun, kita lihat di Samarinda terjadi peristiwa, Medan terjadi peristiwa, Thamrin terjadi peristiwa," kata Tito.

Polri tengah menyelidiki adanya wacana yang menyebut bahwa temuan bom di Bekasi adalah pengalihan isu.

Kepolisian tak ingin isu yang berkembang justru merugikan publik. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menganggap pemberitaan soal teroris tidak boleh dianggap remeh.

(Baca: Polri Minta Publik Tak Terkecoh Opini Pengungkapan Kasus Terorisme Pengalihan Isu)

Wacana adanya pengalihan isu ini malah berpotensi membuat masyarakat menjadi lengah terhadap perkembangan gerakan radikal. "Jangan sampai publik tidak waspada dan menganggap itu kondisi yang direkayasa," kata Boy.

Kompas TV Inilah 7 Tersangka Teroris Bom Bekasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com