Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/12/2016, 20:13 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama mengungkapkan bahwa ada hal yang membedakan partainya dengan partai Islam lain.

Menurut Rhoma, hanya Partai Idaman yang menerapkan nilai ajaran Islam "rahmatan lil' alamin" sebagai salah satu manifesto politik.

"Islam secara keseluruhan memang Islam yang rahmatan lil' alamin. Tapi menerapkan sebagai manifesto politik, saya rasa hanya Partai Idaman," ujar Rhoma saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Idaman, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016).

(Baca: Rhoma Irama: Kami Enggak Muluk, Partai Idaman Masuk Lima Besar)

Penyanyi yang dijuluki Raja Dangdut itu menjelaskan, melalui manifesto politiknya tersebut, Partai Idaman ingin menghapuskan fenomena Islamphobia yang sedang melanda Indonesia dan sejumlah negara.

Dengan banyaknya stigma yang diarahkan kepada Islam, Rhoma berusaha mengampanyekan Islam yang damai sebagai salah satu tujuan partai.

Dengan demikian dia berharap Islam bisa menjadi perekat integrasi bangsa, mempererat persatuan dan menjunjung kebhinekaan.

"Kami ingin menunjukkan kepasa dunia bahwa Islam itu kondusif untuk persatuan nasional. Islam is not terrorist, is not intolerant. Itu yang ingin kami tunjukkan melalui Partai Idaman," ungkapnya.

Selain itu, Rhoma juga mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan musik dangdut sebagai media untuk mengampanyekan tujuan Partai Idaman.

Menurut Rhoma, ada benang merah antara Partai Idaman dan Soneta, grup musik dangdut yang telah mempopulerkan namanya.

Rhoma Irama: Soneta Itu Salah Satu Kekuatan Partai Idaman

Musik Soneta, kata Rhoma, sangat relevan dengan masalah sosial dan politik yang menjadi perhatian Partai Idaman.

"Soneta sangat mendukung gerakan sosial dan politik Partai Idaman," ungkapnya.

Partai Idaman lolos verifikasi dan resmi menjadi partai politik berbadan hukum sejak 13 Desember 2016 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M. HH - 30. AH. 11.01 tahun 2016.

Selain itu, Kemenkumham juga mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Idaman periode 2016-2021 melalui Keputusan Nomor: M. HH-31.AH.11.01 2016.

Dalam keputusan tersebut, tercantum jabatan Sekretaris Umum dijabat oleh Ramdansyah dan Bendahara Umum oleh Mariyam Fatimah.

(Baca: Sempat Gagal, Partai Idaman Akhirnya Lolos Seleksi Badan Hukum)

Sebelumnya Partai Idaman sempat gagal mendapatkan status badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Partai Idaman tidak lolos dalam seleksi administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik.

Kompas TV Rhoma Irama Siap Akuisisi Partai Lain

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sebu Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebu Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Nasional
KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.