Tangkap Pejabat Bakamla, KPK Akan Berkoordinasi dengan POM TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan, Rabu (14/12/2016).

Salah satu yang ditangkap adalah Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini pihak KPK telah berkomunikasi dengan Polisi Militer (POM) TNI.

Jika kasus yang ditangani tersebut melibatkan oknum TNI, KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan POM TNI.

"Kewenangan KPK terbatas, tapi kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan TNI. Kami harap ada komunikasi dan koordinasi kuat untuk melakukan penegakan hukum selanjutnya," kata Febri, di Gedung KPK Jakarta.

(Baca: Kamis, KPK Akan Umumkan Status 4 Orang yang Ditangkap)

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di dua lokasi di Jakarta.

Selain Eko Susilo, KPK juga menangkap tiga orang lainnya yang diduga sebagai pihak swasta pemberi suap.

Menurut Febri, perkara suap ini diduga terkait proyek pengadaan yang prosesnya sedang berjalan saat ini.

Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Ari Soedewo dalam jumpa pers pada Rabu malam, menjelaskan bahwa saat ini Bakamla sedang mengerjakan beberapa proyek pembangunan di beberapa daerah.

Nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah Rp 400 miliar.

(Baca: KPK Sita Uang Tunai dan Kendaraan Saat OTT Pejabat Bakamla)

Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers pada Kamis (15/12/2016), untuk menjelaskan perkara suap yang diduga melibatkan empat orang yang ditangkap.