Kompas.com - 14/12/2016, 12:37 WIB
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016). Dimas Jarot BayuDirektur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar mengakui masih banyak kasus HAM yang belum tuntas di Indonesia.

Kendati demikian, Dicky optimistis pemerintah saat ini dapat menyelesaikan persoalan HAM tersebut.

"Masih banyak masalah yang belum terselesaikan, namun saya optimistis dalam kondisi sekarang ini Indonesia akan dapat menghadapi tantangan ke depan," ujar Dicky dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Menurut Dicky, pemerintah memiliki komitmen untuk menuntaskan persoalan HAM di Indonesia. Namun sejumlah kendala jadi hambatan. 

Semisal, sejumlah kasus baru muncul sebelum kasus HAM lama tuntas. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menyelesaikan persoalan HAM secara berkelanjutan.

Sebab, persoalan HAM terus berkembang seiring berjalannya waktu.

"Tantangan HAM itu akan selalu ada, baik yang lama maupun yang baru. Yang akan terus kita lakukan adalah upaya yang berkesinambungan," kata Dicky.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dicky berharap penyusunan laporan Universal Periodic Review oleh pemerintah ke Dewan HAM PBB pada 2017 mendatang dapat menjadi salah satu upaya menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia.

Penyusunan itu dilakukan dengan menggalang masukan dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan terkait masalah HAM di Indonesia.

"Penyusunan laporan itu membutuhkan kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ini sebagai upaya berkelanjutan menuntut penyelesaian persoalan HAM di Indonesia," kata Dicky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

Nasional
Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Nasional
Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

Nasional
Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.