Kompas.com - 14/12/2016, 12:37 WIB
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016). Dimas Jarot BayuDirektur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar mengakui masih banyak kasus HAM yang belum tuntas di Indonesia.

Kendati demikian, Dicky optimistis pemerintah saat ini dapat menyelesaikan persoalan HAM tersebut.

"Masih banyak masalah yang belum terselesaikan, namun saya optimistis dalam kondisi sekarang ini Indonesia akan dapat menghadapi tantangan ke depan," ujar Dicky dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Menurut Dicky, pemerintah memiliki komitmen untuk menuntaskan persoalan HAM di Indonesia. Namun sejumlah kendala jadi hambatan. 

Semisal, sejumlah kasus baru muncul sebelum kasus HAM lama tuntas. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menyelesaikan persoalan HAM secara berkelanjutan.

Sebab, persoalan HAM terus berkembang seiring berjalannya waktu.

"Tantangan HAM itu akan selalu ada, baik yang lama maupun yang baru. Yang akan terus kita lakukan adalah upaya yang berkesinambungan," kata Dicky.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dicky berharap penyusunan laporan Universal Periodic Review oleh pemerintah ke Dewan HAM PBB pada 2017 mendatang dapat menjadi salah satu upaya menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia.

Penyusunan itu dilakukan dengan menggalang masukan dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan terkait masalah HAM di Indonesia.

"Penyusunan laporan itu membutuhkan kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ini sebagai upaya berkelanjutan menuntut penyelesaian persoalan HAM di Indonesia," kata Dicky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.