Berebut Suara Mereka yang Diam

Dari sisi pendapatan, mayoritas undecided voters berpendapatan Rp500.000-Rp 1 juta berjumlah, sementara yang berpendapatan di atas Rp 2 juta jumlahnya di atas 10 persen. Meski demikian, tak menutup kemungkinan undecided voters adalah mereka yang berpendidikan tinggi yang memiliki masalah dengan teknis waktu pemilihan.

Jika melihat profil mayoritas undecided voters, bisa dibilang mereka adalah pekerja sektor informal Jakarta yang diakui atau tidak telah menikmati secara langsung perubahan birokrasi di masa Ahok. Sebut saja kegesitan layanan administrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Dalam catatan saya, sejauh ini strategi narasi kedua calon gubernur penantang, Agus Harimurti dan Anies Baswedan cukup keteteran saat menyerang keunggulan Ahok. Realitas yang mereka tawarkan pun, akhirnya menjadi semacam hiper realitas yang mudah dipatahkan.

Bagaimana dengan isu lain? Tak dapat dimungkiri, tak sedikit undecided voters Jakarta yang tersakiti karena mengalami secara langsung ketegasan dan kelugasan Ahok melakukan penertiban demi penataan kota Jakarta  dengan tujuan jangka panjang.

Hal yang, kemudian menjadi narasi penting bagi dua penantang tersebut. Sebut saja utopia membangun tanpa menggusur, yang pernah menjadi senjata kampanye Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012. Saya menyebut utopia karena secara teknis sangat sulit dilakukan secara administrasi, waktu dan biaya.

Lalu bagaimana untuk mempengaruhui undecided voters tersebut agar berubah pikiran? Dengan waktu hanya tersisa dua bulan maka ada empat faktor yang harus digenjot para calon gubernur dan tim sukses mereka.

Pertama, sosialisasi dan upgrading dari pasangan calon melalui debat, kampanye dan media. Kedua, pendekatan pada agen politik dalam lingkaran individu pemilih. Ketiga, peningkatan aktivitas partai, ormas, atau civil society. Keempat, faktor fenomena atau peristiwa politik luar biasa.

Faktor pertama, tentu akan sulit dimaksimalkan mengingat para calon gubernur dibatasi oleh aturan kampanye yang diawasi Badan Pengawas Pemilu, meski masih memungkinkan menyerang lewat udara (media). Faktor kedua dan ketiga dalam Pilkada DKI diakui atau tidak telah digarap secara artifisial dan organik oleh dua penantang berkat faktor keempat yaitu, status tersangka Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Siapa yang akan menang? Secara naif jika kita hanya becermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yang kini tertinggi dibanding provinsi lain.

Meminjam pendapat dua guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Boediono dan Pratikno, kemakmuran memiliki korelasi pada tingkat demokrasi sehingga seharusnya isu agama tidak secara langsung mempengaruhi pilihan politik.

Namun, seperti pendapat keduanya, dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini masih terdapat dilema bagaimana good governance mampu memadukan rasionalisme dan populisme dengan tetap merawat kesadaran berbangsa dan nation building. Di sini, peran undecided voters sangat vital.