Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Abaikan Kualitas Ketika Tangani Perkara Korupsi

Kompas.com - 07/12/2016, 19:28 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pemerintah saat ini terlalu berfokus pada kuantitas perkara dalam penanganan korupsi.

Ini terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, maupun Kepolisian.

"Bicara soal penanganan kasus, betul, secara kuantitas banyak kasus yang ditangani," kata Emerson di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Sayangnya, kata Emerson, banyaknya kuantitas penanganan perkara ini tidak diimbangi dengan kualitas.

(Baca: Partai Politik Dinilai Tak Anggap Penting Pemberantasan Korupsi)

Bahkan, tambah dia, kualitas penanganan perkara korupsi terkesan diabaikan. Ini terlihat dari rendahnya angka kerugian negara hasil korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Padahal, masih banyak perkara korupsi dengan nilai besar belum juga dituntaskan hingga saat ini.

"Bicara kualitas, berapa yang sedang ditangani dan sudah diselesaikan itu dipertanyakan," ucap Emerson.

Senada, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah belum memiliki pesan yang kuat kepada publik mengenai agenda pemberantasan korupsi.

"Pak Jokowi dalam konteks ini kurang radikal, kurang memberikan leadershipnya sebagai kepala negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," ucap Refly.

Sebab, sedikit kasus korupsi yang terselesaikan selama dua tahun periode pemerintahan. Sementara, penindakan kasus korupsi semakin banyak.

"Secara kuantitas banyak kasus yang telah ditangani, tapi secara kualitas baru beberapa kasus saja yang terselesaikan," kata Refly.

(Baca: ICW: Korupsi Alutsista Bisa Berdampak pada Buruknya Sistem Pertahanan)

Refly berharap di tiga tahun sisa jabatan pemerintahan saat ini, agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dituntaskan.

Sehingga, visi Nawacita yang pernah didengungkan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik," ucap Refly.

Kompas TV Jabat Walkot Cimahi, Kekayaan Tersangka Atty Naik Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com