Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari Sandal Biru Jokowi hingga Surat Teguran untuk Panitia "Kita Indonesia"

Kompas.com - 06/12/2016, 07:08 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com - Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita-berita kemarin dari Kompas.com, simak rangkuman berita kemarin di bawah ini. Mulai dari sandal biru Jokowi, petisi untuk mendepak Melania Trump dari New York, hingga rencana pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.

 

1. Jokowi Senang Beli Sandal Dapat Diskon 50 Persen Plus 20 Persen

Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk blusukan ke E-Walk Balikpapan Superblock pada Minggu (4/12/2016) malam, di sela-sela kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur.

Jokowi pun memamerkan hasil belanjaannya melalui akun Twitter dan Instagram-nya. Dia mengunggah sebuah sandal merek lokal yang sudah didiskon.

"Lumayan dapat diskon 50 persen dan tambahan diskon 20 persen," tulis Jokowi di akun Instagram @Jokowi.

Semula, harga sandal itu mencapai Rp 299.000. Namun, setelah didiskon, Jokowi cukup membeli sandal berwarna biru tua itu dengan harga Rp 119.000.

"Produk Indonesia bagus kualitasnya," tambah Jokowi.

Unggahan Jokowi tersebut mendapat berbagai tanggapan dari para netizen.

Baca selengkapnya di sini. 

Baca juga: Saat Jokowi "Blusukan" ke Mal di Balikpapan, Beli Kaus dan Sandal 


2. Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

Ambaranie Nadia K.M Anggota Bara JP, Ferry Simanulang dimintai keterangan sebagai pelapor dugaan makar oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Senin (5/12/2016) siang, direncanakan melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Benar, jam 10.30 WIB, kami akan mengadukan saudara Fahri Hamzah ke MKD," ujar Ketua Bara JP, Sihol Manulang, melalui sambungan telpon, Senin pagi.

Bara JP akan mengadukan Fahri atas tuduhan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR RI dan mengeluarkan pernyataan mengarah ke dugaan makar, yakni pada saat aksi damai 4 November 2016 lalu.

Aduan Bara JP ke MKD ini, diakui Sihol, sebagai salah satu langkah memuluskan proses hukum Fahri sendiri di Bareskrim Polri.

Diketahui, pada Rabu (9/11/2016) lalu, politisi yang sudah dipecat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) itu dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah oleh Bara JP.

Baca selengkapnya di sini. 

 

3. Polda Metro Kirim Surat Teguran kepada Panitia Aksi "Kita Indonesia"

Jessi Carina Bendera merah putih raksasa dalam aksi "Kita Indonesia" di car free day, Minggu (4/12/2016).
Polda Metro Jaya telah melayangkan surat teguran kepada panitia penyelenggara aksi "Kita Indonesia" terkait adanya atribut partai politik di area car free day di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (4/12/2016) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, surat teguran tertulis tersebut sudah dilayangkan pada Senin (5/12/2016) ini. Surat itu telah diterima oleh salah satu panitia bidang advokasi dan hukum, Taufik Basari.

"Dengan adanya kegiatan itu, Polda Metro Jaya memberikan surat teguran ke panitia. Hari ini dikirim karena telah menyimpang dari pergub. Dengan adanya teguran ini, sudah sesuai dengan Pergub DKI No 12 Tahun 2016 Pasal 7 dan 9 ke-2 huruf c, jadi sudah kita sampaikan teguran tertulis," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya.

Argo menjelaskan, sebelum acara tersebut terselenggara, pihak panitia telah melakukan koordinasi dengan polisi.

Baca selengkapnya di sini. 

Baca juga:
Semangat "Kita Indonesia" yang Tercoreng... 
Mereka yang Membelot dari PDI-P dan Cerita "Asal Bukan Ahok"... 


4. Din Syamsuddin: Penangkapan dengan Tuduhan Makar Terlalu Berlebihan

Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma Din Syamsuddin usai menghadiri acara Mahathir Global Peace School ke-5 di Sportorium UMY, Senin (05/12/2016)
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai, penangkapan dan tudingan makar kepada tokoh dan aktivis terlalu berlebihan.

Din Syamsuddin memandang, justru apa yang disampaikan para tokoh dan aktivis itu adalah pikiran-pikiran kritis untuk perbaikan kehidupan bangsa.

"Saya menilai, penangkapan dan tuduhan makar itu terlalu berlebihan," jelas Din Syamsuddin seusai menghadiri acara Mahathir Global Peace School ke-5 di Sportorium UMY, Senin (5/12/2016).

Din Syamsuddin mengungkapkan, apa yang disampaikan oleh tokoh dan aktivis, khususnya secara lisan, tidak bisa dianggap sebagai tindakan makar.

Baca selengkapnya di sini. 

 

5. Warga New York Bikin Petisi untuk "Usir" Melania Trump

YAHOO.COM Donald Trump dan Melania Trump
Hampir 100.000 orang mendesak agar Melania, istri Donald Trump, segera meninggalkan New York setelah suaminya memenangkan pemilihan presiden.

Sebelumnya, Melania sudah mengumumkan dia akan tetap tinggal di New York hingga putranya menyelesaikan sekolah tahun ini.

Biasanya, keluarga presiden baru akan langsung pindah ke Gedung Putih di Washington DC. Namun, kali ini Melania mencoba untuk keluar dari pakem.

Dia ingin tetap tinggal di New York meski biaya pengamanan dirinya sebagai ibu negara diperkirakan akan mencapai 1 juta dolar atau sekitar Rp 13 miliar sehari.

Rakyat New York yang enggan uang pajak mereka digunakan sebagai biaya pengamanan Melania Trump, kemudian membuat petisi yang ditujukan kepada gubernur New York Andrew Cuomo dan wali kota Bill De Blasio.

Dalam petisi itu, warga New York menolak membayar biaya pengamanan Melania setelah suaminya meninggalkan Trump Tower, pencakar langit 58 lantai tempat keluarga pengusaha itu tinggal.

Baca selengkapnya di sini. 

Baca juga:
"Bicara dengan Taiwan, Trump Tunjukkan Diri Tak Punya Pengalaman" 

Kedubes AS Palsu di Ghana Sudah Terbitkan Visa Selama 10 Tahun 


6. Basuki: Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek Rampung Tiga Bulan

Dokumentasi PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated
Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) siap dilaksanakan setelah PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan Badan Pengatur Jalan tol (BPJT).

Dalam acara penandatanganan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan agar pembangunannnya bisa cepat dilakukan tanpa menunggu acara seremonial.

"Manfaat dan kapan dibangunnya Tol Layang Jakarta-Cikampek dan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) ini sudah jelas bisa segera dibangun tanpa menunggu lagi groundbreaking-groundbreaking," kata Basuki, Senin (5/12/2016).

Proyek yang akan berada di atas Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting itu akan ddimulai konstruksinya pada triwulan II-2017 dan ditargetkan bisa beroperasi Juli 2019 mendatang.

Namun, sebelum memulai pembangunan, PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek akan melakukan pekerjaan pelebaran jalan di Jalan Tol Jakarta Cikampek.

Baca selengkapnya di sini. 

Baca juga:
Nilai Investasi Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Rp 16 Triliun 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com