Redistribusi Aparatur Sipil Negara Resmi Dilaksanakan 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, redistribusi aparatur sipil negara (ASN) akan resmi dilaksanakan 2017 mendatang.

"Tahun depan (2017) akan dimulai. Tahun ini baru desainnya saja," ujar Asman di Istana Kepresidenan, Rabu (30/11/2016).

Saat ini, tim kementeriannya sudah memiliki peta ASN penjuru tanah air. Berdasarkan peta itu terdapat daerah yang belanja pegawainya menguras APBD sampai 50 persen.

"Berdasarkan peta itu, jadi ketahuan, yang kurang mana, yang berlebih mana. Terutama pada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen," ujar Asman.

Nantinya, ASN di daerah yang belanja pegawai menguras APBD akan didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan.

Asman yakin kebijakan redistribusi tersebut akan menyebabkan kualitas pelayanan publik se-Indonesia menjadi merata.

"Insya Allah. Kami yakin. Apalagi nanti akan diperbaiki dengan sistem IT yang baik. Akan diikat dengan sistem itu," ujar dia.

(Baca juga: Wapres Ingin PNS Bisa Ditempatkan di Mana Saja)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin kualitas ASN seluruh Indonesia, merata. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan redistribusi ASN.

"Kami tidak ingin ada kesenjangan, ada ketimpangan, antara barat, tengah dan timur sehingga diperlukan redistribusi yang baik," ujar Jokowi usai memimpin upacara HUT ke-45 Korpri di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

(Baca: Mulai 2017, Pemerintah Terapkan Kebijakan Redistribusi ASN)

Redistribusi itu juga termasuk menyebar ASN yang mempunyai rapor baik dalam sejumlah bidang ke penjuru Indonesia.

"Misalnya, dari Papua dijadikan Camat di Semarang. Yang di Sumatera dijadikan camat di Sulawesi atau di Kalimantan," ujar Jokowi.

Jokowi mengakui, kualitas pelayanan publik di tanah air belum merata. Ada daerah yang pelayanan publiknya baik dan didukung sistem teknologi informasi yang baik pula serta ada yang belum.

"Kalau sistemnya masuk, yang menjaga sistemnya masuk, pasti pelayanan akan lebih baik. Orientasinya ke sistem supaya e-government kita berubah total dalam pelayanan kepada publik, kepada rakyat," ujar Jokowi.