Nasdem Tak Ingin Pergantian Ketua DPR Menambah Dinamika

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mengutamakan musyawarah mufakat terkait rencana pergantian Ketua DPR RI.

Partai Golkar menginginkan mengembalikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

Musyawarah mufakat dianggap sebagai proses politik dengan memperhatikan situasi terkini.

"Kami berharap proses pergantian di DPR Ini tidak menambah dinamika yang bergerak ke arah keutuhan bangsa," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Aspek kedua, adalah proses legal formal yang memenuhi syarat Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), yaitu melalui mekanisme fraksi, pimpinan DPR RI, rapat badan musyawarah, dan rapat paripurna.

(baca: Ade Komarudin: Siapa Bilang Saya "Legowo"?)

Adapun ketiga, adalah kepemimpinan dan manajemen.

"Kembali ke Pak Novanto, tentu kami berharap bahwa pengalaman-pengalaman yang ada harus jadi guru yang baik. Hal-hal yang kurang pas terkait leadership-nya harus diperbaiki. Di antaranya meningkatkan kerja-kerja DPR RI," ujar Anggota Komisi X DPR itu.

Nasdem mendorong agar tiga aspek tersebut terpenuhi. Terlebih, di internal Partai Golkar sudah tak ada pergolakan yang signifikan.

"Karenanya Nasdem melihat dari tiga aspek itu," sambungnya.

DPR tengah memproses permintaan Golkar untuk menggati Ketua DPR. Permintaan Golkar itu akan dibahas di rapat Badan Musyawarah hingga rapat paripurna.

Ade sebelumnya mengatakan, sejak awal dia telah siap menghadapi segala risiko dalam kancah perpolitikan yang dia jalani.

(baca: Ade Komarudin: Aku "Rapopo")

"Jabatan adalah amanah, kapan pun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, saya siap dan ikhlas," kata Akom saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin.

"Bahasa Jawa-nya, 'aku rapopo', bahasa Sunda-nya 'teu sawios', terlebih demi keutuhan NKRI," ujarnya.

(baca: Ade Komarudin: Saya Tak Pernah Jalan Sendiri)

Akom menambahkan, sebagai kader partai berlambang beringin, dia selalu mematuhi aturan yang berlaku di partainya.

Ia juga mengaku mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di DPR dalam menyikapi surat permohonan pengembalian Setya Novanto ke kursi ketua DPR sebagai hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Dewan Pembina Golkar sepakat dengan DPP Partai Golkar yang mengajukan Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin.

(baca: Dewan Pembina dan DPP Golkar Sepakat Majukan Novanto Jadi Ketua DPR)

Kesepakatan itu diputuskan usai Setya Novanto berbicara 2 jam 45 menit dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin.

"Dewan Pembina dan DPP sama menyetujui penetapan pergantian saudara Ade Komarudin dengan saudara Novanto menjadi Ketua DPR RI," ujar Aburizal membacakan isi kesepakatan, usai pertemuan.

Keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

(baca: Aburizal Yakin Novanto Bisa Bagi Waktu antara Ketum Golkar-Ketua DPR)

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham".

Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.